Seputarnews.com / Cikarang Pusat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027. Dari rencana plafon anggaran yang disiapkan, sektor infrastruktur diproyeksikan mendapat alokasi sekitar Rp1,4 triliun.
Dari angka tersebut, infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas dengan pagu sekitar Rp542 miliar. Selain jalan, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan plafon anggaran. Namun, infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
“Kita lebih banyak ke infrastruktur jalan, Rp542 miliar. Terus yang kedua, infrastruktur pendidikan Rp220 miliar,” kata dia kepada awak media, Senin (21/9/26)”
Asep menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Bekasi akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi, khususnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita ngikutin provinsi, provinsi kan ada infrastruktur 7 persen. Kita mungkin bisa 20 persen. Untuk pendidikan, kesehatan itu pelayanan dasar,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Bekasi juga memproyeksikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk penguatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian sektor ekonomi dialokasikan sekitar Rp22 miliar, sedangkan bidang pemerintahan sekitar Rp1,2 triliun.
“SDM-nya Rp1 triliun, terus ekonomi Rp22 miliar, terus pemerintahan Rp1,2 triliun. Semuanya Rp4,2 triliun,” ungkapnya.
Di sisi lain, kebutuhan belanja pembangunan tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah.
Asep menyebut target penerimaan pajak Kabupaten Bekasi tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun, dengan realisasi yang telah mencapai sekitar Rp2,6 triliun.
“Target kita Rp3,8 triliun, kita sudah capai Rp2,6 triliun sampai kemarin pagi. Mudah-mudahan 95 persen dapat,” kata Asep.
Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan pada sektor retribusi. Salah satu potensi yang tengah dioptimalkan yakni penerimaan dari parkir, terutama di lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
“Memang kita agak kekurangan di retribusi. Seperti pendapatan retribusiย parkir,” ujarnya.
Asep mengatakan, Pemkab Bekasi mulai menata potensi retribusi parkir melalui berbagai kegiatan yang digelar di ruang publik. Stadion Wibawa Mukti menjadi salah satu lokasi yang disorot karena tingginya kunjungan masyarakat saat terdapat kegiatan.
“Nanti akan kita kerja sama dengan wilayah setempat kayak Karang Taruna untuk semuanya akan kita lakukan pemungutan terkait parkir,” jelasnya.
Optimalisasi retribusi juga menyasar kawasan pasar. Namun, pemerintah tidak ingin melakukan penataan secara tergesa-gesa dan memilih menerapkannya secara bertahap.
“Kalau sudah selesai kita akan pindahkan ke dalam, parkir juga akan kita pindahkan. Jadi bertahap,” katanya.
Menurut Asep, pembenahan kawasan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kebijakan parkir diterapkan secara penuh. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin mengambil langkah secara serampangan.
“Jadi kita nggak bisa langsung kerja serampangan, ‘Ini harus jadi’, nggak bisa. Ternyata memang harus bertahap,” pungkasnya.
