Seputarnews.com / Jakarta, 20 November 2026 | Tahapan Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres (Tengah Masa Jabatan)
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan (misalnya karena wafat, berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan), mekanisme pemilihannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Tata Tertib MPR RI. Tahapannya adalah sebagai berikut:
1. Rapat Gabungan MPR dan Pemberitahuan ke Presiden. Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menyusun jadwal sidang, lalu mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut kepada Presiden.
2. Pengusulan Dua Nama Calon oleh Presiden. Selambat-lambatnya 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR, Presiden mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden beserta kelengkapan dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR.
3. Verifikasi Persyaratan Calon. Tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon paling lama 7 hari sejak dokumen diserahkan. Pimpinan MPR kemudian menetapkan kedua calon yang memenuhi syarat.
4. Sidang Paripurna Pemilihan Wapres. Dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna. Kedua calon wajib menyatakan kesiapannya di hadapan sidang, kemudian anggota MPR memilih salah satu calon. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Pelantikan Wapres Terpilih. Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji jabatan dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan periode pemerintahan yang sedang berjalan.
Ketua Umum Relawan Masker Prabowo 08 (Masyarakat sipil Kritis Pengawal Prabowo 08) Tody Ardiansyah Prabu S.H menilai 3 sosok ini ( Prof Sufmi Dasco, Dr.Hatta Radjasa dan Dr. Amran Sulaiman) Layak mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto untuk di daulat menjadi Wakil Presiden RI.
Menurut pandangan Tody A Prabu, S.H variabel yang perlu diperhatikan Oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ketika memilih wapres adalah.
1. Agar Wakil Presiden (Wapres) baru dapat bekerja sama dengan solid, menjaga fatsun (etika politik) untuk patuh kepada Presiden,Wapres baru perlu memiliki chemistry (ikatan kecocokan) dengan Presiden, serta efektif mengorkestrasi visi besar Presiden di seluruh kementerian dan lembaga (K/L), diperlukan kombinasi antara kerangka kelembagaan yang jelas, keselarasan karakter, dan mandat kerja yang terukur.
Fatsun politik agar Wapres tetap patuh dan tidak menjadi pesaing Presiden sangat bergantung pada proses seleksi dan komitmen awal.
Secara konstitusional, Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Namun, karena UUD 1945 tidak merinci teknis pembagian kerjanya, diperlukan instrumen hukum atau kesepakatan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Optimalisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). Setwapres berfungsi memberikan dukungan analisis kebijakan dan pengawasan teknis.
Wapres dapat menggunakan lembaga ini sebagai delivery unit untuk memantau capaian harian atau bulanan K/L terhadap target visi Presiden.Peran Wapres sebagai Mediator dan Penghubung Kelembagaan.Kemampuan komunikasi politik Wapres sangat krusial untuk meredam hambatan birokrasi dan politik yang berpotensi menghambat program Presiden.
2. Kehadiran Wakil Presiden yang baru nanti benar-benar dapat menjaga stabilitas politik dan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029 serta kepastian bagi iklim ekonomi dan investasi goalnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Serta Kemampuan Membangun Komunikasi Lintas Kekuatan. Figur Wakil Presiden diharapkan mampu merangkul berbagai partai politik dan elemen masyarakat
3.Wapres yang Baru Nanti tidak menjadi kompetitor 2029 dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harus ikrar komitmen kepada Presiden. Jika berhasil bekerja dengan baik untuk rakyat perlu berkelanjutan dengan Presiden nanti di 2 periode.
Adapun 3 Figur yang layak Menjadi Wapres mendampingi Bpk Presiden Prabowo Subianto Adalah
1. Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
Sepanjang kariernya di dunia politik, legislatif, dan akademik, Sufmi Dasco Ahmad dikenal atas perannya dalam pimpinan parlemen dan transisi pemerintahan, raihan tanda kehormatan tertinggi negara, serta gelar akademik sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.
Karier Politik & Legislatif
Pimpinan DPR RI dua periode. Terpilih secara berturut-turut sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2019–2024 (Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) dan 2024–2029 (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan). Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 2014.
Peningkatan perolehan suara pemilu. Terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III selama tiga periode berturut-turut dengan perolehan suara yang terus meningkat: sekitar 56 ribu suara (2014), 99 ribu suara (2019), hingga 119 ribu suara (2024).
Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi. Dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran pada 2024 untuk mengawal kelancaran transisi program dan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto.
Pimpinan teras partai. Menjadi salah satu tokoh kunci berdirinya Partai Gerindra sejak 2008 dan menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.
Tanda Kehormatan & Penghargaan
Bintang Republik Indonesia Utama (2025). Dianugerahi tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia atas jasa dan pengabdiannya dalam menjaga keutuhan negara serta memperkuat sistem demokrasi.
Bintang Mahaputera Adipradana (2024). Menerima tanda kehormatan negara dari Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI di Istana Negara.
Penghargaan publik & parlemen. Meraih penghargaan Top Legislator Award (2023) serta dinobatkan sebagai Pimpinan DPR Terpopuler dalam ajang Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award (2021).
Prestasi Akademik & Pendidikan
Guru Besar Ilmu Hukum. Dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) Bidang Ilmu Hukum di Universitas Pakuan pada tahun 2022 setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 Ilmu Hukum di sela-sela kesibukannya sebagai politisi dan pebisnis.
Rektor perguruan tinggi. Menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) untuk periode 2020–2025.
Tody Ardiansyah Prabu, S.H juga menambahkan Sosok Figur Ke Dua adalah Dr. ( HC ) Ir.H M. Hatta Radjasa juga sangat menarik layak Menjadi Wapres RI .Sepanjang kariernya sebagai teknokrat, politisi senior, dan menteri lintas kabinet, Muhammad Hatta Rajasa dikenal atas perannya dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, rekam jejak panjang di empat pos kementerian berbeda, serta penerimaan berbagai tanda jasa dari dalam dan luar negeri.
Perumus Masterplan Ekonomi (MP3EI). Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2009–2014), ia menggagas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong konektivitas infrastruktur dan hilirisasi industri di berbagai koridor ekonomi nasional.
Capaian Kebijakan Ekonomi :
Pertumbuhan PDB: Pemerintahan SBY mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5,78% hingga sekitar 6% per tahun selama periode 10 tahun kepemimpinannya
Kiprah Pemerintahan & Kebijakan Publik
Kerja sama ekonomi bilateral strategis. Memprakarsai rencana induk Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA) bersama Jepang guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan arus investasi di kawasan Jabodetabek.
Menteri lintas empat portofolio. Mengemban amanah di empat kementerian berbeda secara berturut-turut, yakni Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001–2004), Menteri Perhubungan (2004–2007), Menteri Sekretaris Negara (2007–2009), dan Menko Perekonomian (2009–2014).
Pimpinan partai politik & lembaga negara. Menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2010–2015, menjadi calon Wakil Presiden RI pada Pilpres 2014, serta dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 2026. [1]
Tanda Kehormatan & Penghargaan Internasional
The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (2024). Dianugerahi bintang jasa oleh Kaisar dan Pemerintah Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang melalui inisiatif proyek MPA.
Bintang Mahaputera Adipradana (2013). Menerima tanda kehormatan negara dari Pemerintah Republik Indonesia atas jasa dan pengabdiannya bagi negara.
Gwanghwa Medal (2012). Mendapatkan tanda kehormatan diplomatik tingkat pertama (Order of Diplomatic Service Merit) dari Pemerintah Korea Selatan.
Public Policy Award (2011). Diraih dari Asia Society di Amerika Serikat atas penyusunan kebijakan publik dan strategi percepatan ekonomi nasional.
Penghargaan Akademik & Dunia Usaha
Doktor Honoris Causa dari ITB (2019). Dianugerahi gelar Doktor Kehormatan oleh Institut Teknologi Bandung atas kontribusinya di bidang kebijakan publik dan pembangunan ekonomi selama berkiprah di birokrasi dan politik.
Pengusaha sektor energi. Sebelum terjun ke dunia politik pada era Reformasi, alumni Teknik Perminyakan ITB ini merintis karier dari teknisi lapangan hingga memimpin grup usaha di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi (Arthindo Group).
Selain itu,Ketua Umum Relawan Warung Prabowo 08 (Warga pendukung Prabowo subianto 08) Rinno Hadinata S.sos Menuturkan Figur :
Sosok Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Menteri Pertanian juga tak kalah hebat.
Andi Amran Sulaiman (lahir 27 April 1968 di Bone, Sulawesi Selatan) adalah ahli pertanian, pengusaha, dan pejabat publik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pertanian serta Kepala Badan Pangan Nasional.
Andi Amran Sulaiman dikenal atas pencapaian dalam swasembada dan peningkatan cadangan pangan nasional, reformasi tata kelola pupuk dan birokrasi, serta perolehan berbagai tanda kehormatan negara dan penghargaan publik.
Capaian Kebijakan & Sektor Pertanian
Swasembada dan surplus produksi beras. Pada periode pertamanya (2014–2019), Indonesia mencapai swasembada beras, jagung, dan bawang merah dengan surplus beras pada 2019 mencapai 2,38 juta ton. Pada masa jabatan berikutnya, produksi beras nasional 2025 tercatat menyentuh 34,69 juta ton dengan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,56 juta ton pada Oktober 2026.
Regenerasi petani lewat Brigade Pangan. Menggagas program Brigade Pangan yang mengorganisasi petani muda untuk mengelola lahan pertanian secara modern dan kolektif. Hingga November 2026, hampir 5.000 kelompok Brigade Pangan telah terbentuk untuk mengelola sekitar 989.000 hektare lahan.
Deregulasi dan penurunan harga pupuk. Menyederhanakan sekitar 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi guna mempermudah akses petani serta menurunkan harga pupuk sebesar 20%.
Modernisasi dan optimalisasi lahan. Mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, serta program optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah rakyat untuk mendongkrak produktivitas.
Tata kelola dan pemberantasan mafia pangan. Memperketat pengawasan distribusi pangan dan membawa Kementerian Pertanian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut (2016–2019).
Tanda Kehormatan & Penghargaan
Tanda kehormatan negara. Menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia, di antaranya Satyalancana Pembangunan (2007), Bintang Mahaputera Adipradana (2020), Bintang Mahaputera Adipurna, serta Bintang Jasa Utama (2026).
Tokoh Regenerasi Petani (2026). Dianugerahi dalam ajang detikcom Awards 2026 berkat keberhasilan memodernisasi pertanian dan menarik minat generasi muda ke sektor agribisnis.
Transformative Leadership in Agricultural Governance (2026). Diraih pada CNN Indonesia Awards 2026 atas reformasi birokrasi, deregulasi, dan akuntabilitas di sektor pertanian.
Penghargaan lainnya. Dinobatkan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional oleh Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) pada 2025 serta meraih Most Popular Leader Awards 2026 dari The Iconomics.
Prestasi Inovasi & Dunia Usaha
Pemegang hak paten. Sebelum menjabat sebagai menteri, ia mengembangkan 5 hak paten di bidang pengendalian hama dan produktivitas pertanian, salah satunya adalah formulasi racun tikus ramah lingkungan bermerek Tiran.
Membangun grup usaha. Merintis bisnis dari nol hingga mendirikan Tiran Group yang membawahi belasan perusahaan di sektor agribisnis, perkebunan, pertambangan, energi, hingga logistik.


