by

Pansus V DPRD Jabar Thoriqah Nasrullah Fitriyah Adakan Studi Komparasi ke DP3AKB Jateng

Seputarnews.com / SEMARANG-Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan studi komparasi ke DP3AKB Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Raperda Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan di Jabar. Kota Semarang Jawa Tengah, Selasa (21/6/2022).

ย Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jawa Barat ke Provinsi Jawa Tengah. Terdapat perbedaan dalam penjudulan Raperda yakni Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

โ€œWakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Thoriqah Nasrullah Fitriyah menyebut, secara substansi raperda tidak ada perbedaan hanya pada penjudulannya yang berbeda.

BACA JUGA :Ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Bank BJB Cabang Karawang

โ€œPerda di Jateng dan Raperda yang sedang kita bahas didalamnya mengakomodir perlindungan terhadap perempuan. Ada penyelenggaraan di rumah rentan, lalu di Jabar ada program sekoper cinta di Jateng dengan nama yang berbeda tetapi isinya sama,โ€ Ujar Thoriqoh di Kantor DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.

Dia melanjutkan, ada Perda yang menjadi perhatian, nantinya perda itu dapat dimasukkan kedalam Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan yakni perda tentang pengarusutamaan Gender, yakni bagaimana perempuan mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki, terlebih dalam konteks sosial ekonomi, kalangan perempuan rentan terhadap kekerasan baik sosial maupun aspek lainnya.

Sehingga menurut Thoriqoh, dengan adanya Perda tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

BACA JUGA:Komisi II DPRD Jabar H. Syamsul Bachri โ€ Program Peternakan Jabar Kalah Unggul oleh Pemprov Yogyakartaโ€

โ€œTentunya dalam perda pengarusutamaan gender juga tujuannya untuk meminimaliair kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat sejalan dengan perda yang sedang kita bahas, dimana raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan substansi pembahasannya masih cukup luas,โ€ pungkasnya.