Seputar News/BANDUNG- Jelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Workshop/Bimtek dengan mengangkat tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Persiapan Anggota DPRD Menjelang Pemilu 2019”.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan kapasitas dan kapabilitas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam mengahadapi pelaksaan Pemilu Tahun 2019 mendatang.
Dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, workshop tersebut dihadari oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas digelarnya workshop tersebut. Ia menyatakan, kegiatan workshop ini sangat bermanfaat baginya dan rekan-rekannya sesama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.
“Jelang Pileg dan Pilpres acara ini memang tepat, dengan tema tersebut. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin secara jelas, tentang peraturan-peraturan jelang Pemilu, seperti peraturan saat kampanye” ucap Harris kepada wartawan, Kamis (13/12/2018).
Harris menjelaskan, sesuai dengan kejadian di lapangan pihaknya sering menemukan ada peraturan yang tidak sesuai antara peraturan KPU pusat dan KPU daerah, begitupun dengan Bawaslu pusat dan daerah.
“Workshop ini adalah pembekalan untuk menungkatkan kapabilitas Anggota DPRD Jawa Barat.
Sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD dengan lebih baik” ujarnya.
Ia berharap, setelah digelarnya workshop ini dapat menjadi tambahan bekal ilmu, dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal sebagai wakil rakyat.
Penyesuaian dan Himbauan Pada kesempatan yang sama Harris mengatakan, dirinya beserta seluruh Anggota DPRD sudah mempersiapkan diri jelang Pilpres dan Pileg 2019. Beberapa hal kini menjadi perihatian, salah satunya perubahan peraturan yang kerap terjadi pada penyelenggaraan pesta demokrasi 5 “Ada beberapa hal pada tahun 2009 dan 2014 kita bisa lakukan, namun pada tahun 2019 kita tidak bisa lakukan. Hal ini yang membuat kita harus lebih waspada dan harus kita telaah serta kaji kembali secara betul apa yang boleh dan tidak” katanya.
Ia pun menghimbau, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat untuk lebih memahami bahwa ada dua agenda demokrasi yang akan terjadi pada tahun 2019 yaitu Pilpres dan Pileg.
Menurutnya saat ini masyarakat lebih terkonsentrasi pada Pemilu Presiden sehingga terkadang lupa ada Pileg, sehingga harus dilakukan sosialisasi.
“Kemarin kami saat melaksanakan agenda reses selalu menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan apakah mereka sudah masuk pada DPT atau belum. Mereka harus sadar akan hal tersebut” pungkasnya.(Def)*
