REFORMASI BIROKRASI
Seputarnews.com / KOTA CIMAHI — Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan Makarti Bhakti Negeri kategori Lembaga Pelatihan Berprestasi Tingkat Pemerintah Daerah Tahun 2022 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Penghargaan diterima Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari pada puncak peringatan HUT ke- 65 LAN di Jakarta, Selasa (9/8/2022). BPSDM Jabar menerima penghargaan bersama BPSDM Jawa Timur dan BPSDM Jawa Tengah.
“Penghargaan yang diterima hari ini menjadi penambah motivasi untuk semua tim di BPSDM Provinsi Jawa Barat agar terus berupaya meningkatkan kekompakan dan kualitas layanan pada pengembangan kompetensi ASN,” ujar Hery Antasari.
Hery optimistis upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di Jabar akan terus berlangsung melalui sinergi dengan LAN RI. “Melanjutkan kolaborasi dan memperkuat sinergitas dengan LAN RI dan BPSDM di seluruh Indonesia,” katanya.
BACA JUGA: Gub Jabar Usul Bentuk Gugus Tugas Honorer
Kepala LAN RI Adi Suryanto berharap melalui anugerah Makarti Bhakti Nagari, ASN mampu aktif membuat inovasi dan beraksi baik dalam tugasnya. Para pimpinan lembaga agar selalu memberikan kepercayaan dan kesempatan pada para ASN di lembaganya masing- masing.
“Kami yakin dedikasi dan kualitas kompetensi ASN terutama PNS di Indonesia itu tinggi. Dengan komitmen bersama untuk membangun pengembangan sistem informasi tunggal dalam data pengembangan kompetensi ASN di pusat dan daerah, ASN mampu berinovasi,” kata Adi.
Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahfud MD mengingatkan bahwa LAN dan BPSDM seluruh Indonesia memiliki tugas membentuk PNS dan calon PNS semakin cakap pasca-penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi penting karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
“Di Indonesia pernah terjadi gagalnya proses investasi dari investor besar luar negeri karena ribetnya birokrasi di level eselon 3, padahal investor itu dijaring oleh kedutaan besar Indonesia dengan susah payah dan telah mendapat restu dari Presiden RI,” beber Mahfud.
Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan regulasi untuk mendukung proses transformasi struktural, kultural, dan digital di lembaga pemerintahan. Kemudian mendorong kecepatan adaptasi pada kebijakan dan peningkatan kompetensi yang dinamis.
Kemampuan mengadopsi sistem dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan layanan publik yang berkesinambungan. Semua hal tersebut memerlukan SDM aparatur yang kompeten sebagai _human capital_, selain strategi dan rencana eksekusi. (Tya)*
