Seputar News/
ACEH- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mendukung penuh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk merubah subsidi dari hulu ke hilir. Hal itu diungkapkannya dalam acara rembug utama KTNA Nasional di aula Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (3/5/2017).
Menurut Aher, dari beberapa kajian yang sudah dilakukannya ke beberapa petani di daerah, memang menyatakan keuntungan subsidi itu ada di bagian hulu atau di akhir setelah hasil panen.
“Sekarang yang dilakukan subsidi adalah berada di hulu, seperti subsidi pupuk dan benih. Akan tetapi petani lebih memilih subsidi di hilir karena beberapa faktor negatif yang sempat terjadi, seperti penyelewengan meskipun saat ini sudah tidak terjadi karena di kawal TNI,” kata Aher.
Jika subsidi negara itu berada di hilir, artinya swasta bebas masuk dan petani bisa memaksimalkan produksinya dengan berbagai pilihan pupuk sendiri serta benih yang mereka pilih.
“Memang saya pikir juga dengan hasil yang maksimal dalam produksi dan di akhir diberikan subsidi jaminan harga yang stabil oleh negara, maka petani akan lebih terjamin,” tegasnya.
Dijelaskan Aher, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Pertanian, bahkan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu membahas terkait perubahan subsidi. Mentan menanggapi baik hal itu akan tetapi perubahan subsidi harus memperkuat dulu swasembada pangan di Indonesia secara maksimal.
“Bahkan permintaan perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu didengar langsung dari petani saat pertemuan di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu,” ujar Aher.
Saat ini subsidi negara untuk petani sekitarnya Rp30 triliun sampai Rp40 triliun pertahun, diposisikan di hilir untuk biaya produksi seperti kebutuhan pupuk dan benih, sementara negara juga sedang melakukan swasembada pangan nasional.
Dalam acara Pekan Nasional KTNA di Provinsi Aceh, khususnya dalam rembug utama KTNA, Aher mengharapkan, KTNA bisa menghasilkan keputusan yang berasal dari hasil aspirasi petani untuk mengubah subsidi dari hulu ke hilir.
“Saya harap bisa langsung tersampaikan kepada Presiden sehingga menjadi kebijakan yang betul-betul menguntungkan bagi para petani, artinya Pekan Nasional ini harus mengahasilkan suatu kebijakan negara yang berpihak pada petani,” ucapnya.
Aher menambahkan, dirinya akan membantu mendorong perubahan subsidi dari hulu ke hilir itu karena sesuai hasil kajian dan suara petani yang menguntungkan para petani dibandingkan subsidi di hilir.
“Saya harap aspirasi dari petani ini juga bisa menjadi kebijakan oleh pemerintah pusat, Program swasembada pangan tidak akan lama lagi terwujud kita tunggu saja,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, Dody Firmansyah dalam kesempatan yang sama mengatakan, untuk Jabar, produksi pangan terutama beras sudah swasembada pasalnya beras di Jabar sudah tidak lagi membutuhkan kiriman dari daerah lain, bahkan Jabar memenuhi kebutuhan daerah lain.
“Artinya kita sudah surplus untuk beras rasanya aman, karena kita bisa suplai beras ke daerah lain, namun ada beberapa hal lain seperti daging,” ujar Dody.
