Seputar News/Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 30 November hingga 11 Desember 2018 ini sesuai dengan perundang-undangan melaksanakan kewajiban ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat atau konstiuen, yang dikenal dengan kegiatan reses anggota DPRD.
Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai laporan untuk dapat dijadiokan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pembangunan dalam RAPBD.
Dalam melaksanakan reses III masa sidang tahun 2018 ini setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melakukan kegiatan jaring aspirasi di delapan titik pertemuan di daerah pemilihan mereka.
Tidak terkecuali bagi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purawadewi Sundari telah melakukan kegiatan resesnya di Linggar Jaya, Kabupaten Sumedang. Menurut politisi partai berlambang Banteng moncong putih ini menyatakan, selama masa reses, Anggota DPRD diharapkan semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya anggota dewan ini akan lebih dekat dengan konstituennya,” ujar Ineu.
Selain itu, lanjut dia, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerap pemilihan. Peramasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif untuk kemudian dibahas secara komisional atau di kantor DPRD.
Ketua Fraksi PKB Jabar, Oleh Soleh yang melaksanakan Reses III di Kecamatan Sukaratu Kab Tasikmalaya mengaku mendapatkan aspirasi terkait dengan Sanitasi, Pelayanan Kesehatan dan sektor Pertanian yang perlu perlu perhatian serius.
“Utamanya Rumah Sakit Rujukan dari RSUD banyak yg tidak tertampung , sehingga adanya BPJS belum dirasakan Manfaatnya secara Utuh , di karenakan RS 2 acap kali memandang sebelah mata bagi warga SKTM,” ucap Oleh Soleh.
Aspirasi yang disampaikan warga dari seluruh anggota DPRD Provisi Jawa Barat, mayoritasnya mengeluhkan pelayanan perekaman E-KTP yang cenderung dipersulit. Selain itu, sarana kebersihan terutama Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum ada di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat meminta agar direalisasikannya sarana tersebut. Bukan hanya itu, fasilitas umum untuk kebutuhan air bersih belum tersedia. Warga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengakomidir sarana yang dibutuhkan warga. Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya turap/ saluran air
Lebih khusus, konstituen menginginkan perbaikan infrastruktur jalan desa yang notabenenya masih dikuasai oleh sebuah perusahaan. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan masyarakat ke wilayah perkotaan di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Tidak terkecuali persoalan pengangguran yang cukup banyak di kawasan tersebut. Karena itu, warga mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut.
Adanya bantuan permodalan untuk mengembangkan bidang pertanian, khususnya dikembangkan okeh kalangan muda-mudi yang sama sekali tidak memiliki kesempatan medapatakan pekerjaan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tidak terkecuali masalah fasilitas umum seperti tempat penampungan sampah sementara atau bak sampah diusulkan oleh warga. Selain Itu, perbaikan dan penambahan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Warga pun mengeluhkan masih adanya praktek bank keliling yang cukup meresahkan warga. Perbaikan infrastruktur jalan desa dan fasilitas bak sampah. Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan.
Beberapa persoalan tersebut diatas mencuat diutarakan masyarakat pada umumnya. Masalah yang berkatian dengan kepentingan masyarakat banyak tentu harus diprioritaskan. Tidak terkecuali persoalan-persoalan yang sudah ditampung melalui kegiatan Reses III Tahun Sidang 2018 DPRD Provinsi Jawa Barat.(arm)*
