Selain mencegah banjir, lanjut Wapres, RHL juga akan berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Program RHL harus melibatkan masyarakat, dan bibit yang ditanam sebaiknya tanaman yang dapat memberikan hasil untuk masyarakat. Saya mohon agar uji coba program aerial seeding (penebaran bibit pohon melalui udara –Red) dapat ditingkatkan keberhasilannya,” ujar Wapres.

“Pelaksanaan RHL saya harapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sebelum musim hujan tiba,” tandasnya.

Sebelumnya, pada rapat tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melaporkan tentang kemajuan program RHL di Jawa Barat dan NTB.

“Penanganan pasca banjir di Provinsi Jabar dan NTB dilaksanakan di tiga daerah aliran sungai: Cimanuk, Citarum, dan Sari, dengan rehabitasi hutan dan lahan (RHL) pada area di dalam kawasan hutan seluas 18.500 hektare. Ini membutuhkan dana sebesar Rp130,6miliar yang bersumber dari DIPA Kementerian LHK. Sedangkan di luar kawasan hutan, mencakup luas 15.715 hektare dengan dana sebesar Rp188miliar yang bersumber dari dana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) BNPB,” lapornya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan tentang upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh lembaganya.

“Dalam program penanggulangan banjir di Jabar dan NTB, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan cek dam di empat sungai, normalisasi sungai, dan pembangunan Curug Jompong. Selain itu, kami melaksanakan program memperbesar ruang air danau, dengan tiga prioritas lokasi yakni Danau Tempe, Danau Limboto, dan Rawa Pening,” lapornya.

Turut hadir pada rapat ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.