Seputar News./
BANDUNG- Kegiatan untuk usulan rencana program prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang di hadiri oleh 180 peserta yang melibatkan stake holder pendidikan seperti dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Universitas Padjadjaran (Unpad), INPEK, BAPPEDA dan Kemenag, dan yang menjadi narasumber dari Badan Kepegawaian Daedar ( BKD) Provinsi Jabar, di Hotel Radiant Lembang (20/3/2017).
Menurut penjelasan Dindin stap di Bina Program disdik jabar, yang merangkap panitia dalam kegiatan tersebut, dilaksanakanya kegiatan untuk usulan rencana program prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, sehubungan sudah terdesaknya waktu yang selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan Musrembang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan), ujar Dididin kepada tarungnews.com di kantor Bina Program disdik Jabar.
Apa yang menjadi usulan rencana program Disdik Jabar Tahun 2018, dan darimana sumber anggaran untuk biaya Akomodasi Hotel, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, kata Didin silahkan pertanyakan langsung kepada Kepala Sub Bina Program dan Kepegawaian Disdik Jabar, Hendra Kusumah Sumantri, tegas Didin. Sampai berita ini diturunkan Kasubag Bina Program dan Kepegawaian Disdik Jabar, Hendra Kusumah Sumantri, belum bisa ditemui.
Dari penelusuran tarungnews.com terkait anggaran APBD untuk semua kegiatan di Disdik Jabar Tahun 2017 baru akan dimulai jelang bulan April 2017, bahkan dari keterangan berbagai sumber di Disdik Jabar, para pemegang kegiatan belum ada SK, seperti para Bendahara Kegiatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen.(PPK), bahkan sudah hampir empat kali ada rotasi PNS di Disdik Jabar.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dalam pidatonya berpesan kepada para Gubernur untuk segera menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota, agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Untuk APBN 2017 ini, saya juga meminta seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah, harus mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017,” pinta Presiden Jokowi yang dilansir setkab.go.id.
