seputarnews.com /KOTA BANDUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Digital Layanan Publik Jawa Barat yang digelar di Ballroom Mercure Hotel, Kota Bandung, Kamis (12/9/2024).
Rakor tersebut digelar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar dan Kabupaten/Kota.
“Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Dinas Kominfo Jabar, dan Kadiskominfo 27 Kabupaten/Kota di Jabar berkonsolidasi untuk mengakselerasi transformasi digital, terutama untuk layanan publik,” ucap Herman Suryatman.
Ia berharap layanan publik di Jabar bisa melayani kebutuhan warga dengan lebih cepat, semakin baik, mudah, murah, dan aman.
Maka salah satu upayanya adalah lewat transformasi digital. Ini penting demi menjawab kebutuhan masyarakat di era disrupsi digital.
“Kami terus berkonsolidasi karena transformasi digital itu hanya alat saja, ujungnya bagaimana mennyejahterakan masyarakat,” katanya.
“Ujungnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik terbaik,” tambah Herman.
Hingga saat ini Pemdaprov Jabar lewat Diskominfo Jabar telah menghadirkan Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial.
JDS bertugas memanfaatkan data untuk peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakat Jabar cakap digital hingga menghasilkan produk digital untuk percepatan transformasi layanan publik di Jabar.
*Mengembangkan Sapawarga*
Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan, pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan sampai menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi, misalnya Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Terdapat dua _dashboard_, yakni untuk publik dan juga eksekutif yang bisa diakses para pimpinan.
Pada _dashboard_ publik, tersedia 12 sektor dan 32 subsektor. Sementara _dashboard_ eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran hingga indikator makro pembangunan.
Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 _datasets_, 198 geospasial _datasets_, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
“Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data _downloaded_ oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat,” tutur Ika.
Tak cuma itu, Pemdaprov Jabar telah mengimplementasikan _blockchain_ pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun dengan data yang _anti-tamper_ atau tidak dapat diubah setelah dicatat.
Ada pula potensi implementasi lainnya, misalnya terhadap sistem administrasi pajak dan logistik. Implementasi _blockchain_ dapat membantu mergoptimalkan sistem logistik di Jabar dengan mencatat dan melacak barang secara _real time_, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Kemudian di sektor pertanian, dengan memanfaatkan _blockchain_, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan.
Sementara di sektor pendidikan, _blockchain_ dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidlikan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).
