Seputar News/ BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada Serentak 2018. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Jabar, Jl. Garut No. 11, Kota Bandung, Selasa (24/7/18).
Ketua KPUD Jawa Barat Yayat Hidayat dalam rapat pleno membacakan, Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
“Karena sistem pemilihan gubernur di Jawa Barat adalah suara mayoritas. Jadi yang terbanyak adalah yang terpilih. Maka KPUD Jawa Barat menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nomor Urut Satu H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018,” ujar Yayat.
Menurut hasil penghitungan suara, pasangan calon (paslon) Nomor 1 H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. meraih sebanyak 7.226.254 suara. Paslon Nomor 2 Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. dan Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, MPKN. sebanyak 2.773.078 suara. Paslon Nomor 3 Mayjen TNI (Purn.) H. Sudrajat, MPA. Dan H. Ahmad Syaiku sebanyak 6.317.465 suara. Dan Paslon Nomor 4 H. Deddy Mizwar, S.E., S.Sn., M.I.Pol. dan H. Dedi Mulyadi, S.H. meraih sebanyak 5.663.198 suara.
Yayat menambahkan bahwa dari 171 daerah penyelenggara Pilkada tahun ini, hanya 70 Pilkada yang bersengketa. 70 kasus sengketa ini sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan 100 Pilkada lainnya tidak terdaftar, termasuk diantaranya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Hal itu turut disyukuri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan yang hadir dalam rapat pleno. Menurut Iriawan, Pilkada di Jawa Barat berlangsung aman, lancar, tertib, jurdil, kondusif, dan sukses.
“Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder yang ada, penyelenggara Pemilu, pengamanan dari Polda Jawa Barat dibantu oleh Kodam III/Siliwangi,” kata Iriawan dalam sambutannya.
“Jawa Barat menjadi cerminan untuk pesta demokrasi daripada provinsi lain bahkan dunia,” lanjutnya.
Iriawan mengaku dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ada perwakilan dari tujuh negara yang memantau secara langsung Pilkada di Bogor dan Bekasi. “Saya apresiasi kepada seluruh penyelenggara (Pilkada) yang ada, sehingga Jawa Barat menjadi barometer. Ini (Pilkada Jabar) menjadi cerminan rakyat Jawa Barat, Indonesia, dan dunia untuk bisa melihat pesta demokrasi yang luar biasa di Jawa barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iriawan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018 ini mencapai 71%. Hal ini menjadi parameter keberhasilan Pilkada. Sementara Pilkada Jabar 2013 tingkat partisipasinya 63%.
Iriawan menambahkan permasalahan Pilkada Jabar 2018, yaitu hanya surat suara hilang di Kota Cirebon. Sebanyak 2.424 surat suara hilang, namun hal itu bisa diatasi dengan menggunakan surat suara cadangan sebanyak 2.000 dan 424 sisanya menggunakan surat suara sisa dari TPS-TPS yang ada.
“Hanya satu permasalahan di Kota Cirebon, 2.424 surat suara hilang. Saya bilang bagaimana caranya (solusi)? (2.000 suarat suara) diganti dengan surat suara cadangan dan sisanya 424 dari mana? Dari TPS-TPS,” tuturnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi terkondusif selama Pilkada 2018 berlangsung. Dia mencontohkan di provinsi lain anggaran Pilkada menjadi permasalahan, namun Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.
“Berdasarkan pengamatan Bawaslu, Pilkada Jawa Barat ini merupakan Pilkada yang terbaik dalam sistem keamanannya. Karena dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) lebih dari 30 juta atau terbesar di Indonesia. Pilkada Jawa Barat yang semula diprediksi oleh banyak pengamat akan terjadi gunjang ganjing, karena letaknya yang berhimpitan dengan DKI Jakarta,” tambah Wasikin.
Selain itu, Wasikin mengatakan bahwa politisasi sara juga tidak terjadi selama Pilkada. Karena keempat pasangan calon peserta Pilgub Jabar berasal dari suku dan agama yang sama. “Jadi tidak ada pintu mausk orang untuk mempersoalkan agama. Demikian juga dengan ras dan antargolongan, semuanya ras Indonesia, sehingga politisasi sara tidak terjadi selama proses tahapan Pilkada Jawa Barat,” imbuhnya.
“Kemudian amankah Pilkada Jawa Barat? Saya pastikan paling aman, karena sepanjang Pilkada di Jawa Barat tidak ada satu pun peluru (aparat keamanan) yang meleteus yang terkait dengan Pilkada. Kemudian tidak ada api yang membumbung dengan asap pekat tentang Pilkada, kemudian tidak darah yang bercucuran terkait dengan Pilkada,” ujar Wasikin.
“Dan terakhir tidak ada satu pun kaca Kantor KPU atau Kantor Panwaslu yang pecah terkait dengan Pilkada, sehingga anggaran rehabilitasi atau perbaikan gedung tidak terserap,” paparnya disambut tawa hadirin yang hadir dalam rapat pleno KPUD Jabar.
Tim Sinkronisasi Gubernur Jabar Terpilih
Dalam pidatonya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jabar 2018-2023, Mochamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya telah membentuk tim sinkronisasi. Tim ini untuk melakukan penyesuaian program kerja antara visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berlangsung.
“Kami juga sudah membentuk tim sinkronisasi, semata-mata agar hal-hal besar sampai kecil bisa nyekruh dengan mulus. Kebetulan ketuanya (Tim Sinkronisasi) adalah Bapak Eri Riana Harjapamengkas, Tokoh Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil (Emil) dalam pidatonya didampingi Uu Ruzhanul Ulum.
Untuk itu, Emil meminta agar pihaknya bisa melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Hal itu terkait penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih 2018-2023.
“Izinkan kami membacakan peraturan Permendagri Nomor 22 tahun 2018. Intinya adalah bahwa walaupun kami belum dilantik, pasangan terpilih ini dipersilahkan untuk melakukan koordinasi penyesuaian rencana kerja (RKPD), sehingga 2019 terjadi sebuah keberlangsungan rencana program yang memuat hak politik kami selaku pasangan terpilih,” ujar Emil.
“Berdasarkan hak hukum yang diberikan oleh negara, walaupun kami belum dilantik, kami izin menghadap (kepada Pj. Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Barat) untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan, visi misi, yang harus ditampung dalam RKPD dan KUA-PPAS, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam proses transisi ini,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Iriawan menyambut baik rencana Emil tersebut. Ada beberapa percepatan program pembangunan yang sudah dilakukan Iriawan dan harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih.
“Kita tunggu dengan senang hati. Karena saya juga ingin menyampaikan beberap hal yang perlu Gubernur Terpilih tahu, karena cukup panjang lima tahun (masa jabatan Gubernur), sehingga ada beberapa hal yang menjadi percepatan-percepatan yang saya lakukan supaya ditindak lanjuti untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” ujar Iriawan ditemui usai rapat pleno KPUD Jawa Barat.
“Tim lapangannya (Emil) sudah ketemu dengan staf saya, nggak masalah. Beliau tahu bahwa pelantikan tanggal 17 (September) tapi harus tahu juga RKPD 2019 seperti apa. Pasti wajib saya memberikan pintu terbuka,” tuturnya.
Selain itu, Emil dan Uu juga akan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur dalam pemerintahannya. Anggota majelis ini akan memberikan masukan untuk program pembangunan di Jawa Barat di bawah kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu, ada rencana kami akan membentuk namanya Majelis Pertimbangan Gubernur, isinya adalah semua mereka-mereka yang menjadi pasangan calon gubernur akan kami undang untuk mengisi forum tersebut dan para mantan gubernur, sehingga dalam membimbing kami selama lima tahun ke depan kami punya suara dan nasihat yang begitu mencintai Jawa Barat,” tukas Emil.
Emil dan Uu merasa bersyukur sekaligus istighfar mendapat amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Ada sekitar 48 juta warga Jabar yang harus disejahterakan dan 27 daerah kabupaten/kota harus dimajukan.
“In Shaa Allah semua akan coba kami wujudkan, visi misi dalam waktu lima tahun,” kata Emil.
Semua rakyat Jawa Barat akan Emil dan Uu lindungi tanpa dibeda-bedakan. Sekitar 48 juta warga Jabar pun akan diberikan solusi tanpa dibedakan agama atau golongan, pendukung atau bukan pendukungnya ketika Pilkada.
“Setelah kami dilantik, kami sudah bersumpah bahwa seluruh 48 juta warga Jawa Barat akan kami lindungi, akan kami sayangi, akan kami beri solusi tanpa membeda-bedakan apakah dia pendukung kami atau bukan, tanpa membeda-bedakan agama, golongan yang sama dengan kami atau bukan, tanpa membeda-bedakan apakah daerahnya menang pasangan Rindu atau bukan, semua sudah kami lupakan. Pilkada adalah masa lalu, Jabar juara lahir bathin adalah masa depan,” pungkas Emil.
