Seputar News/ KAB BANDUNG-DPRD Provinsi Jawa Barat memantau KPU Kabupaten Bandung Barat untuk antisipasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Saat Berdiskusi Dengan Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat
DPRD Provinsi Jawa Barat memantau KPU Kabupaten Bandung Barat untuk mengantisipasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tate Qomarudin menuturkan, pemulihan data pemilih harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Memastikan proses pesta demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengecek penetapan daftar pemilih Alat Peraga Kampanye (APK) dan sebagainya. Meskipun statusnya masih banyak yang masih proses. Hingga sejauh ini pada dasarnya pelaksanaan yang dipersiapkan KPU Bandung Barat sudah berjalan dengan baik.
“Daftar pemilih harus terus di update disamping sarana pendukung lainnya,” ujar Tate di Kantor KPU Kab. Bandung Barat, Jalan Raya Purwakarta no. 430, Tagog Apu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/10/2018).
Tate menambahkan, tantangan yang dihadapi dalam hal ini mengenai pemilih yang ganda. Hal ini harus diantisipasi dengan baik agar tidak terdata didua tempat. Selain itu, penyelenggaraan pesta demokrasi ini tentunya akan membutuhkan ekstra tenaga. Seperti misalnya pada saat penghitungan suara yang bahkan bisa sampai dini hari.
“Pesta demokrasi 2019 nanti berbeda dengan Pilgub Jabar, ini ekstraordinary semua aspek,” katanya. Anggota Komisi I lainnya, Didin Supriadin menambahkan, sosialisasi tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 tidak kalah penting. Di antaranya pemilih yang ber-KTP wilayah lain memutuskan untuk memberikan hak suaranya ditempat yang berbeda. Hal itu berkaitan dengan pemilih dengan data ganda yang harus dituntaskan penyelesaiannya.
“Pada KTPnya orang Bogor, bekerja di Bandung, hak suaranya harus tersalurkan. Hal seperti ini yang harus tersosialisasikan dengan baik,” tambah Didin.
Ketua KPU Kab. bandung Barat, Adi Saputro menyebutkan, dukungan anggaran dalam hal ini untuk menunjang berlangsungnya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 agar berjalan lancar. Karena itu, agar menjadi perhatian mengingat pesta demokrasi kali ini tahapan-tahapannya harus sesuai dengan prosedur.
“Di sini kami belum ada sarana infrastruktur pendukung untuk menyimpan alat peraga, sehingga ini perlu menjadi atensi penting,” ujar Adi.
Dia berharap, pelaksanaan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gugatan. Terutama saat pembacaan keputusan perolehan suara yang cukup riskan adanya protes dari berbagai pihak. Hal itu dapat diminimalisasi dengan sosialisasi dan pembekalan maupun pemahaman kepada masyarakat.
“Tentunya kami berharap penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar hingga pelaksanaan,” tandas Adi.(der)*
