Seputarnews.com / Bandung – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat menghadiri pertemuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang Dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Makodam III Siliwangi, Selasa 11/8/2020.
Ketua DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat berserta Pangdam III Siliwangi
menyampaikan dua usulan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Jabar bersama rombongan presiden di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung
agar rasio pengetesan PCR di Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia –kurang lebih 50 juta jiwa– bisa ditingkatkan.
Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar satu-satunya kelemahan Provinsi Jabar dalam penanganan pandemi global COVID-19 adalah terkait pengetesan (testing) melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
Pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Gubernur Jawa Barat kepada Satuan Tugas COVID-19, yakni membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.
Dengan keterbatasan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, diusulkan untuk menggunakan layanan pay per service PCR dari swasta.
“Jadi Jawa Barat bisa menaikkan statistik (tes) dengan kerja sama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah dititipkan ke lembaga ini. Mereka investasi alat, kita kasih nama pasien atau potensi yang dites swab. Dengan hitungan minggu, kapasitas bisa naik. Kata Gub Jabar.
“Oleh karena itu, inovasi pay per service (dari) swasta kalau boleh dijadikan kebijakan,” katanya.
Usulan kedua, yakni memperbanyak pengadaan kit PCR portabel. Kang Emil menjelaskan, inovasi Jabar berbentuk koper PCR yang mudah dibawa ke pelosok yang tidak terjangkau mobil PCR tersebut sudah dibagikan di Kabupaten Sumedang.
“Sehingga pengetesan bisa dilakukan merata. Kalau Bapak (Presiden) berkenan, inovasi Jawa Barat ini juga menjadi sebuah terobosan untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kota,” ucap Riwan Kamil.
“Kemudian (jika) PCR portabel ini diperbanyak, dengan begitu Insyaallah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian terus bisa ditunjukkan oleh Jabar,” tambahnya.
Adapun merujuk data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), terdapat 180.731 tes berdasarkan pengujian metode PCR yang dilakukan di Jabar hingga Selasa (11/8) pukul 18:00 WIB.
Selain mengusulkan dua solusi untuk meningkatkan rasio pengetesan PCR di Jabar, Kang Emil juga melaporkan terkait kesiapan Jabar dalam memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
“Provinsi Jabar ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang melawan COVID-19. APD berlimpah, masker bedah (medis) sudah ekspor, ventilator (PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad) sudah dibagikan ke rumah sakit, rapid test versi Unpad juga sudah dirilis, lalu PCR Portabel, dan sekarang adalah vaksin oleh Bio Farma kebetulan di Bandung.
Kunjungan kerja Presiden menjadi simbol penting bagi Jabar yang tengah bertekad menjadi pusat keunggulan industri kesehatan pascapandemi.
Jawa Barat punya tekad pasca-COVID-19, ingin menjadi center of excellence dari sisi health care industry. Karena ternyata kalau dipaksa, PT Pindad dan PT DI bisa produksi alat kesehatan.
“Provinsi (Jabar) ini yang paling siap dalam konversi ke high technology 4.0, hikmah (pandemi) COVID-19, kami bisa geser ke health care industry yang canggih. Mohon doanya dari Bapak Presiden (Joko Widodo),” Akhir dari acara.
Selanjutnya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung,
“Joko Widodo mengatakan hadir di Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung, Jawa Barat ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diujicobakan,” kata Presiden.
Presiden berharap uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19 produksi Sinovac selesai dalam kurun enam bulan. Sehingga, pada Januari 2021, vaksin sudah dapat diproduksi secara massal. Sebelumnya, vaksin COVID-19 produksi Sinovac sudah menjalani dua fase uji klinis di China.
Selain vaksin COVID-19 produksi Sinovac, menurut Presiden, Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara terkait vaksin COVID-19, seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan.
“Tetapi selain itu, kita juga membuka diri untuk juga bekerja sama, misalnya dengan Sinovac di Tiongkok. Kemudian bekerja sama dengan Uni Emirat Arab di G-42, bekerja sama juga dengan Korea Selatan. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia,” katanya.
“Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Presiden menyatakan, Indonesia melalui Bio Farma mampu memproduksi vaksin sendiri. Menurut ia, pada Agustus 2020, Bio Farma mampu memproduksi sekitar 100 juta vaksin.
“Tetapi nantinya di akhir tahun 2020 di bulan Desember sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya, vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di Tanah Air,” ucapnya.
Indonesia, kata Presiden, tengah mengembangkan vaksin sendiri melalui SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, yang menyebar di Tanah Air. Ia berharap vaksin yang akan dinamai Merah Putih itu hadir pada pertengahan 2021 mendatang.
“Kita telah tiga bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolit yang dikembangkan dari COVID-19 yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin Merah Putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021,” katanya.
“Jadi, kita mengembangkan full sendiri oleh lembaga Eyckman dan juga BPPT, LIPI, BP POM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki,” imbuhnya. (Kiki)*
