Seputar News/ SUMEDANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mendampingi Presiden RI Joko Widodo secara resmi melantik 1.456 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN) Angkatan XXV Tahun 2018, di Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jumat (27/07/18). Turut hadir mendampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Pelantikan ditandai dengan pengalungan penghargaan Kartika Astha Brata kepada lulusan terbaik Program Diploma IV angkatan tahun 2018, Puspita Dewi Pratiwi Fitrah asal Sulawesi Selatan, pengalungan penghargaan Kartika Pradniya Utama kepada lulusan terbaik Program Sarjana angkatan tahun 2018, Adnan Handaru Anpio Tikoto asal Lampung. Jokowi juga menyematkan lencana Pamong dan tanda pangkat.
Tahun ini, ke-1.456 Pamong Praja Muda yang dilantik terdiri dari 992 lulusan putra dan 364 lulusan putri, dengan rincian Program D IV sebanyak 1.241 praja dan Program S1 sebanyak 215 praja.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pelantikan ini bukan semata-mata hanya sebuah kenaikan status, melainkan juga sebuah peneguhan kewajiban dan tanggung jawab para praja. Baginya, pamong praja adalah abdi bangsa yang menjaga Pancasila, serta agen yang akan meningkatkan dan mendorong kesejahteraan seluruh rakyat.
“Tangan kalianlah yang akan menjalankan adaptasi dan reformasi. Hati kalianlah yang akan merawat kedekatan dengan rakyat, yang melayani rakyat. Tekad kalianlah yang akan memperkokoh Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Jokowi.
Jokowi berpesan kepada seluruh praja muda untuk selalu menunjukkan integritas dan loyalitas pada masyarakat, bangsa dan negara. Ia juga inginkan para praja mampu unjuk kecerdasan, kecepatan, dan ketangkasan dalam menghadapi permasalahan sosial masyarakat di tengah perubahan-perubahan zaman.
“Teruslah belajar mengikuti perkembangan zaman, jaga integritasmu sebagai pelayan masyarakat, jaga kehormatan mu sebagai abdi negara,” pesan Jokowi.
“Buatlah orangtuamu bangga, buatlah Indonesia maju dan berjaya. Indonesia menunggu darma bakti mu,” lanjutnya.
Sementara itu, dikutip dari pers rilis Kemendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seluruh Praja Muda yang dilantik adalah putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka diwisuda setelah menjalani pendididikan selama 4 tahun dengan sistem Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh), dan nantinya akan ditempatkan di daerah penugasannya dengan sistem cross provinsi.
“Para lulusan IPDN adalah aparatur perekat NKRI. Para lulusan IPDN angkatan XXV akan ditempatkan di daerah penugasan dengan sistem cross provinsi, ini sesuai arahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, ” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kampus IPDN, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7/18).
“Para lulusan IPDN ini telah menjalani pendidikan dengan penempatan di 8 Kampus IPDN dengan pola kumpul, sebar dan kumpul,” katanya.
Selama menjalani pendidikan di kampus pamong praja, kata Tjahjo, mereka telah dibekali ilmu dan teori kepemerintahan dan pembentukan mental kepribadian. Para praja IPDN yang diwisuda saat ini, juga telah melaksanakan praktek lapangan satu, dua, tiga, dan empat. Mereka juga telah menjalani Program Bhakti Karya Praja dan KKN.
“Para lulusan IPDN juga telah melaksanakan praktek lapangan membangun rumah masyarakat menjadi layak huni dan penataan administrasi pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan,” ujar Tjahjo.
Tidak hanya itu, para lulusan IPDN angkatan XXV, lanjut Tjahjo, juga dibekali dengan materi revolusi mental. Seperti diketahui, kampus IPDN telah ditetapkan sebagai kampus penggerak revolusi mental. Jadi lulusan IPDN tak lain adalah kader penggerak revolusi mental. Tjahjo pun berharap, sebagai kader penggerak revolusi mental, para lulusan IPDN bisa menjabarkan program Nawa Cita dan Trisakti.
” Mereka juga telah bekerjasama dengan TNI dan Polri serta seluruh komponen bangsa untuk membangun bangsa dan negara melalui Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan penjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Selain itu, selama di IPDN, kata Tjahjo, para praja dibekali dengan materi kebijakan strategis nasional terkini. Pembekalan oleh pimpinan KPK, Kepala BNN, Panglima TNI dan Kapolri. Dan pembekalan mengenai kebijakan strategis daerah oleh gubernur dan bupati atau walikota yang berhasil.
