Seputarnews.com/BANDUNG – Provinsi Jawa Barat menjadi proyek percontohan kurikulum kebencanaan nasional. Poin ini telah disepakati 10 gubernur anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Selama dua hari terakhir, FKD – MPU menggelar Rapat Kerja Gubernur di Trans Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, dan ditutup pada Rabu (27/3/19).
Kesepuluh gubernur yakni Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), semua setuju untuk sama-sama menguatkan budaya masyarakat tangguh bencana.
Salah satunya melalui kurikulum kebencanaan dengan target mengurangi kerentanan di tingkat masyarakat dan wilayah rawan bencana, serta meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang antisipatif, responsif, dan mampu pulih kembali.
“Semua sepakat Jabar akan menjadi percontohan pelaksanaan kurikulum kebencanaan, kontennya sedang kita bahas salah satunya adalah masukan dari BNPB,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai acara penutupan Rapat Kerja Gubernur.
Menurutnya, Pemprov Jabar saat ini sedang membahas konten kurikulum kebencanaan yang diasistensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hari ini di tempat terpisah Pemprov Jabar sudah menggelar focus group discussioan (FGD) terkait kurikulum kebencanaan. “Per hari ini pun sedang diadakan FGD terkait kurikulum itu nanti hasilnya diserahkan ke saya,” ujar Gubernur yang akrab disapa Emil.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo mengungkapkan, setelah Rapat Kerja Gubernur ini, BNPB segera berkoordinasi dengan Kemendikbud dan para pakar guna merumuskan kurikulum kebencanaan dengan Jabar sebagai pilot project.
“Jadi hari ini BNPB dan 10 gubernur anggota FKD-MPU menyusun sebuah cetak biru tentang edukasi kebencanaan. Kami juga akan mencoba merumuskannya dengan Kemendikbud dan beberapa pakar,” katanya.
Menurut Doni, kurikulum kebencanaan di setiap level pendidikan akan berbeda metode dan konten edukasinya. Tetapi porsinya semua sama yakni kurikulum menitikberatkan pada praktik.
“Jadi kira-kira 30 persen teori, sisanya 70 persen praktik. Pola pendidikan dan pelatihannya dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak kita tidak terbebani,” ujarnya.
Selain Jabar sebagai pilot project kurikulum kebencanaan nasional, Rakergub FKD-MPU ke-19 juga membahas organisasi dan tata kerja serta sekretariat bersama FKD-MPU yang merupakan tindak lanjut dari terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. (*)
