Seputarnews.com/BANDUNG-DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong sektor penting untuk kemajuan Jawa Barat. Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta sektor kepariwisataan masih perlu pengembangan yang dituangkan dalam Musyawarah Dan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
“Sebagai dokumen yang tertuang dalam RKPD, Pemprov Jabar harus ada penegasan cakupan prioritas pembangunan serta betul-betul terefleksi dan terakomodasi dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daya dukung seluruh sumber daya yang dimiliki Pemprov Jabar,” ujar Ineu dalam sambutan Musrenbang 2019 di Trans Luxury Hotel, Jl Jend. Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (2/4/2019).
Untuk merealisasikannya, lanjut Ineu, diperlukan kolaborasi dan inovasi semua pihak dalam merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan RKPD 2020 yang memiliki koneksi dengan akar permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.
Masalah pembangunan sebagai akar prioritas program Pemprob Jabar. Sebagai lembaga legislatif, DPRD melalui fungsinya terus mendorong dan berkontribusi aktif agar hasil proses RKPD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar.
“Melalui kegiatan reses, penjaringan aspirasi kunjungan kerja, maupun pokok pikiran pimpinan dewan sebagai representasi masyarakat Jabar dapat mengakomodir program prioritas,”katanya.
Di antaranya, kata Ineu, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih menjadi kebutuhan masyarakat yang harus benar-benar diteruskan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar. Selain itu, pendanaan desa yang penggunaannya akan terus melalui pendampingan dana desa untuk kesejahteraan desa dari pemerintah terkait.
Bukan hanya itu, Ineu juga mendorong Pemprov Jabar untuk membangun batas wilayah dengan tegas yang menonjolkan kedaulatan Jawa Barat serta yang tidak kalah penting sektor pariwisata sebagai bagian dari kebijakan gubernur menjadikan program unggulan.
“Diharapkan kabupaten kota menonjolkan potensi wisatanya.
Sektor unggulan pariwisata tidak mengabaikan sektor wisata lainya dengan ditunjang dengan potensi lainnya, infrastruktur jalan, pasar produk kreatif, akomodasi. Sektor infrastruktur jalan dapat mengakomodir kebutuhan aksesibilitas bagi perekonomian masyarakat,” tukas politisi PDI Perjuangan itu.
Ineu pun menyatakan keprihatinannya dengan kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat. Kondisi lingkungan hidup yang semakin rusak, berdampak terhadap kebencanaan di Jawa Barat.
Sebagai contoh, kawasan Cekungan Bandung yang semakin sering dilanda banjir bandang dan genangan banjir.
“Degradasi lingkungan hidup harus menjadi perhatian kita semua untuk bisa diatasi. Tidak hanya pembuatan taman-taman yang dilakukan secara parsial, tapi penataan lingkungan pun wajib dilakukan,” ungkap Ineu.
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menuturkan, kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU), menjadikan kawasan Bandung jadi rawan bencana. Karenanya, penataan lingkungan harus menjadi poin penting di saat pemanasan global yang semakin berdampak negatif.
“Penataan lingkungan terutama untuk daerah rawan bencana harus menjadi perhatian, agar daerah bebas bencana,” ujarnya.
Ineu juga menyoroti kinerja pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
Peraturan ini, katanya, harus ditegakkan dalam rangka penataan dan pengendalian pembangunan di utara Bandung yang berdampak pada bencana.
Menteri Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro akan memaparkan tentang rencana kerja pemerintah terkait program menekan emisi karbon dan efek rumah kaca hingga penggunaan energi baru terbarukan. “Sekaligus ada MoU dengan Pemprov Jabar terkait program menekan emisi karbon,” katanya.
Pihaknya menyambut baik pengawasan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kawasan industri yang baru di segitiga yang dibatasi oleh pelabuhan patimban serta bandara kertajati.
“Tentunya hal itu akan memeprcepat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ucap Bambang.
Serta yang menjadi sorotan itu, kata Bambang, pertumbuhan Jawa Barat bagian selatan karena masih ada ketimpangan sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang masif di wilayah selatan sekaligus harus sudah beradaptasi dengan potensi dan mitigasi bencana. “Sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat Jabar selatan dan pertumbuhan ekonominya berjalan dengan baik tenang dan kesehatan masyarakat disana bisa lebih baik lagi,” tandasnya.
