Seputarnews.com/Sukabumi -DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Kabupaten Sukabumi dapat teroganisir dengan baik. Program tersebut diantaranya mengenai peningkatan pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kebun, penguatan kelembagaan masyarakat peduli hutan, lahan dan kebun, peningkatan peran masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan dan perkebunan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati mengatakan, semua program dinas kehutanan harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Tetapi harus diketahui bahwa pemerintah daerah untuk menjaga kelesteraian hutan tetap yang utama.
“Jangan sampai kita lalai terhadap kelestarian hutannya ditengah konsen pada sektor pariwisatanya dan melupakan kelestarian hutan,” ujar Lina di CKD Wilayah III, Kabupaten
Sukabumi, Kamis (25/4/19).
Hal serupa diutarakan Anggota Komisi II DRPD Provinsi Jawa Barat lainnya, Ridho Budiman yang mengimbau agar CDK selain berkoordinasi dengan dinas kehutanan pusat atau dengan Kementrian lingkungan hidup mereka pun harus mempertimbangkan kehadiran UMHR (Unit Menejemen Hutan Rakyat) kabupaten/kota yang dimana organisasi ini juga ikut berperan aktif dalam pelestarian hutan kita.
“Lembaga pengelola hutan rakyat tidak lagi hanya individu, tetapi menjadi sebuah lembaga dari kumpulan-kumpulan individu,” kata Ridho. Dia mengharapkan, kelembagaan ini mampu menjamin kelestarian sumberdaya alam demi kepentingan pemilik hutan rakyat, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup sekitarnya. Namun perubahan sifat pengelolaan hutan rakyat yang semula individual menjadi tindakan kolektif mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama.
“Karena itu, perlu pengembangan intervensi berbagai program dan kegiatan untuk mempersiapkan terbentuknya unit manajemen hutan rakyat” pungkasnya.
