seputarnews.com/BANDUNG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar rapat paripurna
dengan agenda Jawa Barat meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 bertempat ruang rapat paripurna DPRR Jabar Jalan Diponegoro no. 27, Bandung, (28/5/2021).
Dalam pelaksanaan rapat paripurna wakil ketua pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM mewakili ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, SH., MH bersama wakil ketua pimpinan dan Jajaran Anggota DPRD Jabar dari berbagai Fraksi.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam pidatonya mengatakan dan berharap konsistensi WTP di Pemda Provinsi Jabar bisa dipertahankan, untuk selanjutnya di tahun depan, dapat memperbaiki kekurangan – kekurangan yang ada. ungkapnya
“Ridwan Kamil berharap konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan tinggal kita tutup tutup lagi supaya ketidaksempurnaannya diperbaiki tahun depan,” imbuhnya.
DPRD Jabar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk yang ke-10 kalinya.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna Penyerahan LHP LKPD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, M.M menyebutkan, raihan opini tersebut harus menjadi motivasi bersama dalam atas catatan yang belum terlaksana dengan baik dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam hal ini DPRD berkewajiban untuk mengevaluasi sebagai pertanggungjawaban tentang APBD 2020,” ujarnya
Kendati demikian, Ineu menyebut, opini WTP yang diraih itu tetap ada catatan penting yang harus diperbaiki dan itu harus menjadi konsentrasi dewan agar lebih meningkatkan pengawasan yang ketat.
Sementara LHP tersebut diserahkan langsung oleh Wakil ketua BPK RI, Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang didampingi jajaran pimpinan DPRD Jabar.
Diketahui hingga sekarang, Jabar telah sepuluh kali berturut-turut mendapatkan LHP BPK atas LKPD tahunan Pemprov Jabar.
“Terlebih untuk mengawasi pelaksanaan dan penggunaan APBD agar kedepannya dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih,” sebutnya.
“DPRD Jabar menambahkan, bahwa hal Ini sudah menjadi tugas kami untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan baik regulasi maupun penganggaran,” pungkasnya.
