Seputarnews,.com / BANDUNG, Hasil dari kegiatan acara Sosialisasi Kemitraan Media yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tempo lalu yang dihadiri kurang lebih 100 perusahaan pers atau media massa baik media cetak maupun elektronik TV dan Radio, juga media siber bertempat di Hotel Mercure Jalan Supratman no 66 Bandung, Rabu 28 Desember 2022.
Acara tersebut dibuka Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Hj. Ida Wahida Hidayat, SE, SH, M.SI pada sambutannya mengatakan bahwa dengan kegiatan sosialisasi pihaknya berharap menjadi upaya positif dalam mempererat kemitraan dengan para awak media sehingga terbangun sinergitas di dalam melakukan publikasi dan sosialisasi khususnya di DPRD Jawa Barat.” ucapnya
“Dari acara sosialisasi kemitraan di isi juga dengan paparan secara virtual dari Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, bahkan suasana semakin memanas saat sesi diskusi dan tanya jawab pada acara sosialisasi tersebut.
Dilain hal dari acara sosialisasi yang diselenggarakan Set DPRD Jabar, Diskominfo Jabar mengadakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh pihak PWI Jabar, secara gratis (tanpa dipungut biaya).
Tanggapan dari meninat Uji Kopetensi Wartawan (UKW) sangat banyak yang mendaftar karena disatu sisi tanpa dipungut biaya diadakan di seluruh Kabupaten Kota se Jawa Barar secara bertahap.
Ada beberapa personal mencoba mendaptar UKW, namun ada persyaratan yang diharuskan Dewan Pers untu bisa mengikuti UKW menjadi bahan perbincangan, aturan Dewan Pers sangat kurang adil kepada peserta yang ingin mengikuti UKW tersebut.
Dari peserta yang mencoba mendaptar itu rata rata dari kalangan jurnalis atau media yang baru ingin mendapat ilmu dari hasil UKW, namun sangat disayangkan persyaratannya sangat rumit. kata pendaptar yang enggan di sebut namanya.
Kepada Dewan Pers yang terhormat sebaiknya dikaji dan disurvei kembali persyaratannya, dikarenakan peserta yang berkeinginan mengikuti UKW tersebut tidak semua dari kalangan media nasional bahkan di Jawa Barat kebanyakan dari media lokal yang belum memiliki Sefikat UKW dan Dewan Pers harusnya memantau berapa besaran dari kemitraan tersebut ?
Tujuan anjuran Dewan Pers tersebut memang untuk membenahi dan melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap perusahaan Pers dengan tujuan Komersial dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tersebut.
BACA JUGA : Pesan Ridwan Kamil kepada Lulusan MNC University: Jemput Ekonomi Baru Lewat Teknologi
Dewan Pers berpendapat bahwa KBLI tersebut sudah tidak lagi relevan dengan usaha pers saat ini, karena tidak ada lagi kantor berita swasta. katanya
Namun hal tersebut Dewan Pers seolah olah menjegal anak bangsa sendiri yang ingin bisa dan ingin paham lewat kegiatan UKW. (Mr.)*
