Seputarnews.com /PANGANDARAN -Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluh kekurangan anggaran.
Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kab Pangandaran misalnya, Banyak anggaran dinas yang dicoret atau sudah tidak ada lagi kegiatan untuk tahun 2025
“APBD yang ada jelas terkena efisiensi, jadi tidak ada anggaran,”ungkap Kepala dinas DKPKP Kabupaten Pangandaran Soleh Suryadi
Demikian juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Dinas ini tak punya anggaran pemeliharaan yang cukup untuk kawasan wisata Pangandaran, anggaranya tidak cukup
“Ripuh ang tidak ada anggaran, di kami (sekertariat) hanya bisa bayar untuk listrik, air dan internet,” kata Sekertaris Disparbud, Dela
Lalu, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) juga mengeluhkan kondisi serupa.
DPUTRPRKP mengaku hanya mendapat anggaran pemeliharaan sebesar Rp 400 juta tahun 2025 ini. Nominal itu sudah termasuk untuk pemeliharaan aspal, jalan rusak, alat operasional, hingga upah.
“Anggaran pemeliharan tahun kemarin Rp800 juta tapi sekarang hanya Rp400 juta,”kata Kepala bidang Jalan Dinas PUTRPRKP, Nanang, saat ditanya anggaran pemeliharaan jalan milik Kabupaten tersebut
Tak kalah menyedihkan, Dinas Disdukcapil dan Satpolpp Kab Pangandaran mengeluh soal kurangnya anggaran operasional dan pemeliharaan mobil dinas
Dengan kondisi tersebut, Kasatpol PP Dedih Rahmat dan Kepala dinas Disdukcapil Yadi Setiadi dikabarkan sudah tidak lagi menggunakan fasilitas kendaraan dinas tapi lebih memilih pakai kendaraan roda dua.
Ia lebih memilih kendaraan sepeda motor ketimbang pakai mobil dinas, untuk menghemat anggaran mending mobil dinas disimpan di kantor saja. “Jelasnya(mr.x)*
