Seputarnews/Bandung- Rencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menggunakan Hak Interpelasi belum pasti terealisasi tutur Ridwan Kamil .
“Itu belum pasti, dibahas nanti saja,” ucap RK, sapaan akrabnya, usai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Asep Wahyu Wijaya menilai, pernyataan RK secara tidak langsung memotivasi seluruh fraksi untuk semakin solid menggunakan Hak Interpelasi seusai pelantikan anggota dewan periode 2019-2024.
“Semestinya Ridwan Kamil tidak menyampaikan pernyataan yang kembali memanaskan situasi yang ada. RK itu kan bukan Ketua Parpol apapun. Jadi, saya pastikan, dia tidak tau sama sekali suasana kebatinan apa yang terjadi di DPRD,” ucap Asep, Senin (19/8).
Dirinya memastikan, Hak Interplasi menjadi agenda bersama dewan baru. Salahsatu kebijakan drastis RK yang disoroti yaitu rencana revitalisasi alun-alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemprov Jabar di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.
“Jadi, kalau soal interpelasi mah kan tugasnya DPRD periode depan. Insya Allah, kita akan mendapat tambahan energi yang lebih fresh. Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai,” katanya.
Asep menambahkan, agenda Hak Interplasi untuk meminta penjelasan program-program kepada RK, didukung anggota-anggota.
“Bukan hanya anggota, tadi kan saya rapat dengan para Ketua Fraksi lain juga. Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PKS dan Ketua Fraksi PDIP pun menyampaikan hal yang senada, ‘sebaiknya RK tidak usah memanas-manasi keadaan ini’
