Seputarnews.com/Bandung- Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) merasa cukup sukses dalam ajang Pileg 2019 di Jawa Barat. Dengan raihan 1,9 juta suara atau 8 persen PKB dipastikan menempatkan 136 orang wakil rakyat di DPRD kabupaten/kota dan 12 orang di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahkan, PKB dipastikan juga berhak mendapat kursi wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mengawal kesuksesan tersebut, DPW PKB Jawa Barat meluncurkan tagline baru sebagai salah satu bentuk komitmen perjuangan politik baru PKB di tanah Pasundan. Tagline baru tersebut adalah ‘Peduli Ummat Melayani Rakyat’. “PKB adalah partai agamis nasionalis. Agamis dan nasionalis harus jadi satu tarikan napas sekaligus,” kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda saat konferensi pers di Kantor DPW PKB Jawa Barat Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Minggu (26/5/2019).
Rekapitulasi KPU: Di Papua, Nasdem, PAN, dan PKB 3 Besar Dalam tagline tersebut, Huda mengklaim pihaknya akan memperjuangkan beberapa program yang bersifat agamis dan nasionalis. Program prioritas pertama adalah mendorong Peraturan Daerah (Perda) Keagamaan di level provinsi Jawa Barat. Perda ini nantinya memayungi isu pendidikan keagamaan, pembentukan lembaga sosial keumatan, hingga mengurusi tajug (tempat ibadah) dan fakir miskin. “Kang Emil (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil) sudah oke.
Saya minta Perda Keagamaan ini menjadi agenda pertama 12 orang anggota dewan. Mereka wajib mengawal lahirnya Perda ini di Jawa Barat,” tuturnya. Huda menjelaskan, inisiasi Perda Keagamaan timbul dari masih minimnya kepedulian pemerintah kepada lembaga keagamaan terutama di bidang pendidikan keagamaan. Dengan Perda ini, Huda berharap santri yang menuntut ilmu di sejumlah pesantren di Jawa Barat bisa mendapatkan fasilitas setara dengan sekolah negeri seperti fasilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kehidupan sosial kita tidak lepas dari pendidikan keagamaan yang sejak merdeka perhatian pemerintah justru minim terhadap lembaga keagamaan. Ini komitmen kami yang langsung pada konteks aksi peduli ummat,” tuturnya. Jika Perda Keagamaan masuk dalam konteks melayani umat, pada konteks Melayani Rakyat PKB Jawa Barat akan melakukan penguatan, pemberdayaan ekonomi dan UKM, Bumdesa, industri kreatif, dan penguatan Hak-hak kerakyatan lainnya. “Sudah tidak bisa ditawar lagi jika penguatan ekonomi negara adalah lewat peningkatan ekonomi masyarakat bawah. Untuk itu, UKM harus punya akses permodalan langsung. Desa harus punya akses dana desa dan kita harap UKM bisa mengakses dana dari APBD,” ujar Huda.
Permodalan, kata dia, adalah napas pelaku UKM. Dan PKB akan mendorong agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pusat memberikan permodalan langsung kepada masyarakat. Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum Golkar dan PKB Sama-Sama Lobi Kursi Ketua MPR Huda berharap, dengan dukungan permodalan yang dipermudah oleh pemerintah daerah, desa bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru dengan tujuan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa lebih dari 5 persen. “Desa harus jadi pusat ekonomi bari di masa akan datang. Kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, pilarnya cuma ekspor impor. Kalau ekspor impor jatuh pertumbuhan ekonomi ikut jatuh,” kata dia.
“Dengan cara revitalisasi ekonomi di desa dengan menggenjot konsumsi di level desa tapi juga menaikan pendapatan rata-rata di desa, kami yakin ekonomi Indonesia akan tembus 7 persen asal APBN dan APBD digelontorkan sebesar besarnya untuk dibuat institusi industri di level desa,” lanjut Huda.
