Seputarnews.com / KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyayangkan peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah aktivis saat melakukan audiensi di DPRD.
Hal itu disampaikan KDM melalui pernyataan resminya, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan tidak menyentil anggota DPRD Jawa Barat melainkan sikap aktivis yang berlebihan dalam menyikapi dinamika politik terkini.
“Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang,” ujar Dedi.
Namun, KDM menegaskan bahwa dalam demokrasi ada batasan yang disebut adab atau sopan santun. Ia menyoroti peristiwa di Jawa Barat sebagai salah satu contoh yang tidak patut.
Dedi menjelaskan, ruang Banggar DPRD merupakan tempat resmi pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran daerah. Karena itu, pelepasan atribut negara seharusnya dilakukan secara prosedural.
“Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” kata Dedi.
“Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua,” tegasnya.
*Jaga Marwah Demokrasi*
Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat sudah memberikan penjelasan secara terbuka terkait peristiwa tersebut. Ia mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan hal yang sama.
“Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka,” ucapnya.
Menurut Dedi, demokrasi tidak hanya berbicara soal hak, tetapi juga tanggung jawab. Ia percaya para aktivis yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang baik.
“Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” kata Dedi.
Di akhir pernyataannya, KDM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga marwah demokrasi. Ia meminta agar perbedaan politik tidak menghilangkan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara.
“Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkas Dedi.
Peristiwa penurunan foto di ruang Banggar DPRD Jabar sebelumnya menjadi sorotan publik. Video aksi itu sempat viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari masyarakat.
Pemprov Jabar berharap ke depan setiap ekspresi politik dapat disampaikan dengan cara yang tetap menjaga etika, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan.
