Seputarnews.com / Lamongan – Kasus dugaan penggerebekan Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari (AE) bersama Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA di sebuah hotel di Kota Batu, masih menjadi perbincangan hangat.
Peristiwa yang disebut terjadi pada Sabtu (7/11/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB tersebut terus menjadi sorotan di berbagai platform media massa maupun media sosial. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), belum ada penjelasan langsung dari AE terkait dugaan peristiwa yang menyeret namanya tersebut.
Sebelumnya, AE sempat berjanji memberikan jawaban kepada wartawan melalui pengacara yang ditunjuknya. Namun, janji tersebut belum juga terealisasi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler juga belum membuahkan hasil. Panggilan telepon terdengar berdering, tetapi tidak diangkat.
Begitu pula pesan melalui WhatsApp yang telah terbaca, tetapi belum mendapatkan respons. Informasi yang dihimpun menyebut, AE telah dimintai keterangan di Polres Batu pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengaku masih sebatas memantau informasi yang berkembang terkait dugaan kasus tersebut.
Joko mengatakan, informasi mengenai Kades Kedungkumpul itu sejauh ini diperolehnya dari pemberitaan media.
“Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya,” kata Joko.
Ia menjelaskan, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengenai dugaan peristiwa tersebut. Selain itu, pihaknya juga belum menerima tembusan surat maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus AE.
Kondisi tersebut membuat Dinas PMD belum dapat mengambil langkah konkret terhadap kepala desa yang bersangkutan. Meski demikian, Joko memastikan Pemkab Lamongan tidak akan tinggal diam apabila nantinya terdapat perkembangan perkara yang telah diperkuat secara hukum.
Ia menegaskan, sanksi terhadap AE akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat dasar hukum yang jelas.
“Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Joko.
Joko enggan berspekulasi mengenai jenis sanksi yang kemungkinan dijatuhkan kepada AE. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunggu perkembangan dugaan kasus yang saat ini ramai diperbincangkan di media massa maupun media sosial tersebut.
Sikap serupa disampaikan Camat Sukorame, Harwa Yutomo. Harwa mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat maupun perangkat desa terkait dugaan kasus yang menyeret nama AE. Laporan tersebut juga belum diterima pihak kecamatan maupun pemerintah desa.
“Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami di Kecamatan,” ujarnya.
