by

Bupati Bandung Dadang Supriatna “Pengelolaan SMA & SMK  Kembalikan ke Daerah Masing-masing”

Seputarnews.com / KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap agar pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK setingkat dari pendidikan ini dikembalikan lagi ke daerah asalnya Kabupaten dan Kota se Jawa barat. Menurutnya, jika ditangani oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat malah terbengkalai dan tidak tertangani, serta untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan mempermudah warga masuk sekolah sampai tingkat SMA atau SMK sederajat. Meningkatkan jenjang pendidikan warga, menurut Bupati Bandung sebagai salah satu cara untuk mencegah nikah muda pada Usia Dini. ujarnya

Arah sistem pendidikan yang tidak jelas sehingga pengelolaannya pun tidak jelas. Pendidikan yang katanya hak bagi setiap warga negara, namun faktanya banyak anak putus sekolah baik itu karena tidak mampu atau jarak ke sekolah yang jauh. Ini membuktikan bahwa sistem negara ini tidak memfasilitasi secara merata bagi seluruh rakyat. Pendidikan sekuler yang berorientasi materialistik-kapitalistik sehingga penyelenggaraan pendidikan yang selayaknya merupakan pelayanan, dicampuradukkan dengan kepentingan bisnis. ungkapnya

Pendidikan harusnya memiliki tujuan yang pasti untuk mencerdaskan generasi, membangun generasi terbaik yang berkualitas yang akan membangun negara dikemudian hari, harapan tersebut akan sirna jika tujuan berubah menjadi sekedar untung rugi. Tegasnya

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah , metode pengajaran dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat dengan mudah.

Berdasarkan Sirah Nabi SAW dan tarikh daulah khilafah Islam ( Al Baghdadi, 1996) negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan negara.

Baca juga:  Menteri Koperasi UKM memberikan Kredit kepada Koperasi Ponpes Al Ittifaq Rp7,3 Miliar

Pun kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal.

Contoh praktisnya adalah madrasah Al Muntashiriah yang didirikan Khalifah Al Muntashir Billah di kota Baghdad. Disekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga 1 Dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Hanya di sistem Islam siswa akan terpenuhi kesejahteraan nya.” pungkasnya. (Sri-Imas)*