Seputar News/
JAKARTA — Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), tahun ini memberi penghargaan kepada para pelaku pemerintahan yakni praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), meraih penghargaan pada kategori Praktisi Pemerintahan.
“Terima kasih kepada MIPI, dewan juri semuanya yang telah memilih, kami persembahkan award ini untuk birokrasi, untuk masyarakat, untuk kebaikan pemerintahan kita. ketika yang memberikan penghargaan adalah MIPI, kami memandang ini adalah paling riil, spesifik, paling khas karena orang-orang ilmu pemerintahan memberi penghargaan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan,” ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, usai kegiatan penerimaan penghargaan MIPI Award 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Kamis (04/11/17) malam.
Aher mengaku dirinya termotivasi untuk terus membangun bangsa. Selalu perubahan ke arah kebaikan lah yang diupayakannya. Adapun yang menjadi tekadnya, yakni ingin menghadirkan pemerintahan dengan rezim yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
“Pokoknya pemerintahan itu adalah kemaslahatan publik, bagi publik maslahat, bagi publik baik, itulah pemerintahan,” tegasnya.
Namun Aher mengeluhkan, saat ini niat mewujudkan kemaslahatan umat dengan ilmu pemerintahan, kadang terbentur dengan akutansi pemerintahan, yang kadang menghambat proses birokrasi.
Terlebih sambung Aher, di era transformasi digital saat ini, maka sebuah permasalahan perlu tindakan yang cepat, dengan inovasi terintegrasi yang juga terdigitalisasi.
“Kita sedang membangun, kita terus membangun, dan jangan henti membangun, dan jangan bosan membangun,” kata Gubernur Aher.
Berbicara tentang kepemimpinan, Aher pun mengatakan, bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya masih tergantung kepada ‘figur’ atau sosok untuk dijadikan panutan. Begitu pula pada pemerintahan, dibutuhkan figur sentral atau pemimpin yang mampu menunjukan kinerja pemerintahan yang baik.
Maka lanjut Aher, imbaunya kepada masyarakat, sangatlah penting memilih kepala daerah yang memiliki visi misi yang jelas. Suapaya cita-cita suatu pemerintahan di daerah tertentu dapat berjalan dengan baik.
“Sehebat apapun ilmu pemerintahan, kalau tidak ada ‘figur sentral’ yang bisa menjalankannya pada level pemerintahan, agak sulit, maka masyarakat jangan asal pilih,” katanya.
Ia mencontohkan ketika kepala daerah membuat suatu peraturan, belum tentu bisa diserap, atau dimengerti seluruh ASN, dan perangkat daerah dengan baik dengan sekali instruksi saja. Maka kejelasan visi misi seorang ‘figur publik’ menjadi penting.
Terkait penghargaan, Ketua Umum MIPI M Ridho Ficardo menuturkan bahwa pemberian penghargaan kepada para tokoh ini, dilakukan melalui proses pendataan, penilaian, dan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun oleh sejumlah guru besar yang diantaranya berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan juga LIPI.
“Penghargaan MIPI Awards, dilakukan melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun,” ujar M Ridho Ficardo.
Lebih lanjut Ridho menjelaskan, pemberian penghargaan ini dilakukan untuk menghimpun kompetensi dalam bidang pemerintahan, dalam upaya mendorong perkembangan ilmu pemerintahan.
“Sehingga pada akhirnya MIPI dapat turut serta membangun terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif,” kata Ridho.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dinilai telah melaksanakan aspek-aspek tata laksana pemerintahan yang menyentuh kaidah-kaidah ‘good governance.’
Maka Gubernur Aher dinilai sebagai kepala daerah yang memiliki kepemimpinan yang visioner, inovatif, responsif, memiliki integritas, amanah, konsisten, dan bijaksana. Pun Jawa Barat, selama kepemimpinannya dinilai memiliki kinerja pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta kinerja birokratif yang efektif dan efisien.
Selama periode pertama pemerintahan Aher (2008-2013), sikap politik dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Gubernur sangat baik. Hasilnya, Ia kembali diberi kepercayaan memimpin Provinsi Jawa Barat untuk kedua kalinya (2013-2018).
Melihat kondisi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dalam skala nasional. Dengan struktur sosial masyarakatnya yang sangat heterogen dan berhimpitan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya dengan kompleksitas masalah yang rumit. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas untuk memimpin Jawa Barat.
Gubernur Aher dinilai telah berhasil menjawab tuntutan tersebut, kemampuannya dalam menciptakan lingkungan kehidupan sosial-ekonomi, politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan tidak menimbulkan konflik yang mengancam ketenangan masyarakat Jawa Barat, adalah sebuah kenyataan yang diapresiasi oleh MIPI.
“Potensi dan eskalasi konflik yang muncul secara aksidental selama ini, mampu ia kelola dengan Arif, sehingga tidak sampai meluas dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak berdampak pada kehidupan politik nasional,” katanya.
Untuk memecahkan masalah pelayanan publik, Aher telah membuat kebijakan-kebijakan yang memihak bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat secara nyata.
Ia memberikan prioritas pada pendidikan murah, menciptakan sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat dan pembenahan infrastruktur di seluruh Jawa Barat.
“Kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini, telah menginspirasi pemerintah pusat maupun lembaga internasional tentang bagaimana jajarannya memecahkan masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur di daerah,” tutusnya.
Adapun pada penganugerahaan ini, sejumlah tokoh lain yang juga menerima penghargaan pada Kategori praktisi pemerintahan diantaranya, Bupati Agam Indra Catri MSP Dt Malako Nan Putiah, Bupati Kulon Progo Hasto Wadoyo, Walikota Pontianak Sutarmidji.
Sementara pada kategori ilmuan, diantaranya guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Eko Prasojo. Sedangkan untuk kategori Pemerhati Pemerintah kandidatnya yakni Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng.
Seperti diketahui, MIPI Awards diberikan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan sejak tahun 2007. Penghargaan diberikan kepada pribadi-pribadi yang patut untuk dihargai dan menjadi teladan, dan secara konsisten berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan gagasan baru dalam ilmu dan praktek pemerintahan.
Para peraih penghargaan diapresiasi dengan penyematan pin emas, thropyh, sertifikat, serta SK MIPI award.
