Seputarnews.com / Cirebon — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady di Daerah Pemilihan (Dapil) XII Kabupaten Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, dalam dialog dengan masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berupa aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2020-2021.
“ Daddy Rohanady mengatakan bahwa tujuan Reses lewat dialog ini adalah berupa ‘oleh-oleh” dari masyarakat Desa Cirebon Girang, karena hasil dari dialog dengan masyarakat tersebut punya bahan pembahasan dari aspirasi yang dilontarkan masyarakat Cirebon Girang ,untuk dirapatkan dengan anggota DPRD lainnya. Katanya
Dari dialog Daddy mengungkapkan hasil Reses yang mendapat
aspirasi masyarakat yang mengemuka diantaranya persoalan Rutilahu yang sudah diusulkan tetapi belum terealisasi. Ungkapnya
Daftar yang masuk tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan provinsi, kabupaten dan kota, lalu persoalan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum merata. Padahal, PJU sangat penting sebagai sarana umum untuk kepentingan masyarakat intinya adalah untuk keamanan.
“ia mengatakan bahwa saat melakukan kegiatan ronda malam misalnya, masih belum ada penerangan. Sehingga ini menghambat pengamanan masyarakat,” ucap Daddy.
Bukan hanya itu, lanjut Daddy, persoalan infrastruktur jalan juga masih sangat penting bagi masyarakat Cirebon Girang khususnya.
Seperti di jalan Ir. Sukarno menuju arah wilayah Talun yang sudah banyak jalan yang berlubang rusak , Sehingga mengganggu aktivitas dan akses masyarakat. Kendati demikian, persoalan jalan tersebut peran kabupaten sangat penting. Pasalnya, infrastruktur jalan harus dilihat terlebih dahulu dari kewenangannya.Kata Daddy
“Bukan berarti pemerintah provinsi tidak peduli, tetapi skemanya harus ada usulan dari bupati secara resmi untuk kemudian dimasukan dalam perencanaan melalu Bappeda Jabar,” katanya.
Masalah listrik masuk desa tidak luput dari aspirasi masyarakat Cirebon Girang, tambah Daddy. Elektrifikasi di Jawa Barat sudah mencapai 99 persen, tetapi masih ada masyarakat yang rumahnya belum teraliri listrik. Karena itu, bagaimana caranya pemerintah mengakomodir secara menyeluruh agar masyarakat Jabar dipastikan sudah teraliri listrik. Tentunya dengan kriteria yang sesuai dengan kelayakan penerima bantuan listrik masuk desa.
“Jangan sampai terlena dengan persentase angka padahal masih ada masyarakat yang belum merasakan listrik masuk desa,” pungkasnya. (Ki)*
