Seputarnews.com/Bandung –Berkaitan dengan informasi dari Menteri PUPR RI Nomor 1410/KPTS/M/2020 tanggal 04 Sepetember 2020.tentang Asosiasi yang terakreditasi, mendapat tanggapan dari Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi (PMJK)Jawa Barat (Jabar) .
Menanggapi pemberitaan dari Kementerian PUPR RI tentang surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tanggal 04 Sepetember 2020.tentang asosiasi yang terakreditasi. PUPR RI tentang surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tanggal 04 Sepetember 2020.tentang asosiasi yang terakreditasi.
Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat melaksanakan rapat bersama para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Jawa Barat yang bertempat di Gedung YPKP Sangga Buana LT. 2B Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Jum’at (18/9/2020).
Dalam pembukaannya, Sekertaris Umum Perkumpulan Jasa Kontruksi Jabar, Yadi kusmayadi, S.E., mengatakan, “Kegiatan ini atas petunjuk dari Ibu Ketua Umum dalam menanggapi adanya kegaduhan pasca diterbitkannya surat keputusan dari Kementerian PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang asosiasi yang terakreditasi. Kita sebagai para pelaku konstruksi di daerah tentunya merasa galau dengan adanya informasi pembekuan asosiasi tersebut,” ungkapnya.
“Saya selaku yang diberikan amanah oleh ketua sebagai Sekretaris Umum Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di Kota dan Kabupaten, dengan adanya surat dari Kementerian PUPR bukan berarti asosiasi dibekukan,” kata Yadi.
“Dengan ini kita ingin mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah menyesatkan bahkan cenderung salah, karena Keputusan kementerian PUPR ini tidak serta merta berlaku hari ini. Tentunya akan ada teknis selanjutnya, diantaranya harus menjadikan LSBU (lembaga sertifikasi badan usaha harus mendirikan) dan LSP (lembaga sertifikasi profesi),” terangnya.
“Karena ini masih dalam wacana akreditasi asosiasi saya titip pesan kepada kementerian PUPR, dalam rangka pelaksanaan seleksi asosiasi ini harus terbuka dan transparan serta profesional jangan sampai menimbulkan polemik adanya asosiasi yang merasa dianaktirikan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat, Yulia Ramalia, S.H., menyampaikan, “Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi mengenai perkembangan informasi tentang surat keputusan dari Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang hasil Akreditasi Asosiasi yang ternyata membikin suasana menjadi sedikit gaduh di masyarakat jasa kontruksi jabar,” ungkapnya.
“Dengan adanya informasi dari Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 ini. Saya menghimbau, tolong berikan ketenangan kepada rekan-rekan yang ada di Kota dan Kabupaten. Hal ini bukan berarti langkah kita mati total atau tidak bisa bekerja, kita masih ada upaya 4 bulan ke depan, ada kesempatan dan aturan yang lebih dipermudah,” ucapnya.
“Tentunya dengan berdirinya perkumpulan jasa konstruksi ini merupakan salah satu azas manfaat buat kita semua,” ucap Ketua Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat, Yulia Ramalia, S.H.
Ditempat yang sama, salah satu senior yang merupakan Ketua Aksindo jawa Barat H. Dodi Suhardi, mengatakan, “Sebagai Ketua Umum Aksindo Jawa Barat saya mengemban amanah dari temen-temen dalam memperjuangkan dan menyampaikan segala aspirasi. Perlu diketahui, karena kita memiliki persoalan yang sama maka seluruh pimpinan asosiasi di tingkat Jawa Barat yang ada ini membuat sebuah kesepakatan untuk membuat forum Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat yang mana anggotanya terdiri dari para ketua Asosiasi di tingkat Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjembatani kita selaku para pelaku usaha dengan para pengambil kebijakan khususnya Pokja atau PPK atau dinas-dinas yang terkait dalam urusan pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
“Forum ini sangat bermanfaat dalam mensosialisasikan agar kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang juga dalam rangka mencapai integrasi yang bermartabat. Oleh karena itu kami para pimpinan asosiasi di tingkat Jawa Barat mendorong untuk segera bisa berkiprah dalam rangka memperjuangkan aspirasi yang diemban oleh kita semua agar bisa di jembatani dengan para para stakeholder dan pengambil kebijakan,” ucapnya.
“Mengenai akreditasi hasil akhir dari Kementerian PUPR ini kan ada tahap, pertama yang lolos kita sudah tahu, sedangkan asosiasi yang belum bisa akreditasi masih ada peluang tahap 2. Mudah-mudahan dalam tahap 2 ini asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi itu lebih banyak sehingga bisa mewarnai kegiatan infrastruktur di tingkat Jawa Barat mungkin tingkat nasional,” katanya.
“Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini tentunya anggaran untuk infrastruktur dari tahun 2020 di dialihkan untuk anggaran kesehatan, akibatnya banyak teman-teman kita para pelaku jasa konstruksi ini tidak dapat pekerjaan. Yang jelas selama 1 tahun ini mereka tidak ada kegiatan, semoga pandemi Covid-19 ini segera hilang di Bumi Pertiwi kita,” harapnya.
“Saya berharap kepada Ibu Yulia sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat yang terpilih secara aklamasi semoga amanah, di pundaknya bergantung anggota masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat, semoga Ibu Yulia bisa menjalankan Amanah ini sehingga kita bisa bergerak kembali. Lahir batin saya mendukung Bu Yulia,” kata H. Dodi Suhardi.
Tampak dilokasi, kegiatan tersebut dihadiri para Ketua Asosiasi Se jawa Barat diantaranya Aspekindo, Aktali, Aksindo, Gapensinas, Askonas, Ataki, Garansi, Aksdai, Ak3L, Akji, AKKI, Gabpeksi, Aptakndo, AATI, Perkonindo, Ataknas dan Gatindo yang mana kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif dengan menjalankan protokol kesehatan.(Tdi- Mr)*
