Seputarnews.com/ BANDUNG- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar pergeseran anggaran fokus terhadap pemulihan perekonomian di Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat hingga kini masih dalam tahap penanggulangan percepatan dan penanganan Covid 19 yang cukup menyedot anggaran dari berbagai sektor. Sehingga harus ada penyesuaian dalam usulan program dengan pergeseran-pergeseran.
“Pinjaman sebesar empat Triliun ini harus sesuai dengan konteks pemuliahan perekonomian di Jawa Barat,” Ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady di Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (15/9/2020).
Dia menambahkan, pinjaman yang menjadi utang daerah sebesar Rp. 4 Triliun juga dialokasikan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 1.75 T. Tentu harus sejalan dengan kebijakan yang ada di mitra Komisi IV DPRD Jabar. Sisanya dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2,75 T.
“Kaitannya, alokasi anggaran ini harus benar-benar fokus terhadap pemulihan ekonomi nasional yang ada di Jawa Barat dengan memperhatikan relevansinya saat ini,”katanya.
Penyampaian hasil Rapat Kerja dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Rapat Kerja dalam rangka pembahasan rapat kerja Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020 DPRD jABAR bersama OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Adapun terkait kebijakan pendapatan daerah pada 2020 khususnya untuk penerimaan retribusi daerah, Jabar akan fokus pada jasa usaha, memaksimalkan dividen BUMD, dan penyempurnaan tata kelola aset daerah, serta memanfaatkan kebijakan penerimaan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah. Pungkasnya
