Seputar News/
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melepas empat truk pendistribusi program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Peluncuran yang dilakukan Aher di area Parkir Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Senin (22/1/18) ini, merupakan pendistribusian tahap pertama pada tahun ini.
Penyaluran tahap pertama ini dilakukan ke seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat berjumlah 18 kabupaten. Pendistribusian rastra kali ini mencapai 21.982.000 kg yang akan disalurkan kepada 2.198.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga, setiap KPM akan menerima 10 kg beras.
Usai acara peluncuran, Aher mengatakan rastra atau pangan ini merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, ada atau tidak ada gejolak harga beras, Bansos Rastra tersebut harus sampai ke tangan mayarakat.
“Apalagi sekarang ada sedikit gejolak pangan, saya kira ini akan membantu menyelesaikan segera. Karena bagi masyarakat tidak mampu akan langsung mendapatkan beras rastra secara gratis,” kata Aher.
Pada kesempatan ini, Aher juga mengungkapkan bahwa ke depan, rastra akan dibagikan dalam bentuk uang, sehingga Bulog menurut Aher tidak akan mempunyai jumlah beban serapan. Untuk itu, mulai Juli 2018 nanti, Jawa Barat akan membagikan rastra dalam bentuk uang.
“Ketika dihadapkan pada regulasi tidak fleksibel akan sulit juga. Hampir dipastikan manakala harga di pasaran untuk harga gabah kering giling lebih tinggi dibanding dengan harga bulog (HPP), pasti mayarakat menjualnya keluar kan. Dampaknya bulog tidak punya persediaan beras, apalagi ketika ingin Rastra tidak ada persediaan beras,” ujar Aher dalam sambutannya.
“Oleh karena itulah, dua solusinya. Pertama, adalah HPP itu fleksibel atau menyesuaikan dengan harga pasar, akan aman Bulog. Kedua, yang (kebijakan) diambil Pemerintah saat ini rastranya dalam bentuk uang bukan beras senilai rastra yang dibagikan dalam bentuk beras. Itu yang akan dilakukan,” lanjutnya.
Salah seorang penerima Bansos Rastra, Juhi (73) mengaku bahagia dan mengucapkan terimakasih atas bantuan rastra ini. Juhi mendapat beras rastra setiap tahun 15 kg, namun kali ini turun menjadi 10 kg. “Ya memang tidak mencukupi, tapi terimakasih atas bantuannya,” ucap Juhi.
Sementara itu, terkait turunnya jumlah rastra yang diterima KPM tahun ini, Kepala Divre III Perum Bulog Jawa Barat M Sugit Tedjo Mulyono mengungkapkan bahwa penurunan jumlah rastra yang diterima KPM adalah kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kalau untuk kebijakan (jumlah beras yang diterima KPM) ada di Pemerintah Pusat ya, karena kesepakatan,” tukas Mulyono.
Persediaan Tiga Bulan Cukup, Aher: Jabar Tidak Perlu Beras Impor
Gejolak harga beras yang terjadi saat ini, memutuskan Pemerintah Pusat untuk melakukan impor beras. Namun, bagi Provinsi Jawa Barat beras impor tersebut tidak perlu apabila persediaan beras cukup hingga tiga bulan ke depan.
Usai meluncurkan program Bansos Rastra di Gedung Sate Bandung, Senin (22/1/18), Gubernur Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa Kantor Bulog Divre III Jawa Barat mempunyai pasokan beras cukup untuk tiga bulan ke depan, sehingga pihaknya tidak memerlukan impor.
“Kata Bulog masih cukup (persediaan beras) tiga bulan ke depan. Berarti untuk konteks Jawa Barat tidak perlu impor. Bukan konteks Indonesia. Karena menurut Bulog persediaan (beras) tiga bulan ke depan cukup, maka untuk Jawa Barat tidak perlu dikirim beras impor. Dalam konteks nasional itu Pemerintah Pusat yang menghitung,” tutur Aher.
“Kalau di Jawa Barat masih cukup jadi jangan mampir ke Jawa Barat beras impornya. Tapi kalau sudah tidak cukup lagi di lapangan jelas-jelas ada kekurangan ya mau tidak mau beras impor penyelesaian gejolak pangan,” tambahnya.
“Saya katakan tiga bulan ke depan (persediaan beras) masih ok. Mudah-mudahan tidak ada penimbunan beras, kalau ada laporkan ke polisi. Kejahatan besar itu,” tegas Aher.
Terkait gejolak harga, kata Aher, Bulog perlu menambah persediaan ke pasar. Bulog Jabar pun telah melakukan operasi pasar untuk mengatasi gejolak harga ini hingga 23 ton beras.
“Perlu (operasi pasar). Dan Bulog sudah melakukan operasi pasar 23 ribu ton,” pungkas Aher.
Pada kesempatan yang berbeda, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melaporkan panen raya Jawa Barat pada Januari ini berlangsung sukses dan surplus.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Hendy Jatnika mengatakan dari luas areal 926.917 hektare yang panen di Januari 2018 mencapai 90rb hektare diperkirakan akan menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 532 ribu ton atau setara dengan beras 333 ribu ton.
Pada bulan Februari, jumlah lahan yang panen meningkat menjadi 162 ribu hektare yang diperkirakan menghasilkan 938 ribu ton GKG atau setara dengan beras 600 ribu ton. Pada Maret, panen diperkirakan sebanyak 279 ribu hektare dengan capaian sebanyak 1,632 juta ton GKG atau setara dengan beras 1,024 juta ton.
Hendy mengatakan puncak panen akan terjadi pada Juli dengan jumlah yang sama seperti Maret. Setelah itu akan terjadi pergantian tanaman palawija karena memasuki musim kemarau.
“Produksi padinya diperkirakan masih akan mencapai kurang lebih 7,85 juta ton. Rata-rata Jawa Barat mengkonsumsi kurang lebih 100 kg perkapita per tahun diatas angka yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan hanya 89,7 kg. Konsumsi Jawa Barat bisa lebih 3 juta ton beras per tahunnya,” katanya di kantor Dinas TP dan Hortikultura Prov Jabar, Bandung, Kamis (18/01/18).
Lebih lanjut Hendi mengatakan pada Januari ini harga beras di pasar mengalami peningkatan tetapi khusus di Jawa Barat sendiri angka produksi sampai Bulan Januari masih mencukupi untuk dikomsumsi sendiri sehingga Jawa Barat tidak akan kekurangan beras.
“Kalaupun ada gejolak harga mungkin itu di tata niaga dan distribusi yang ditangani oleh dinas terkait tetapi untuk di tingkat produksi aman apalagi bulan Februari-maret menjelang panen raya sehingga terjadi peningkatan luas panen dibandingkan dengan bulan Januari sekarang,” paparnya.
