Seputarnews/ BANDUNG- Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Direktorat Tata Kelola dan Kemnterian Komunikasi Publikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dan Informatika RI bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat bertempat di Hotel The Papandayan Jl. Gatot Subroto Bandung, Kamis,10/10-2019.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung satu hari di ikuti peserta Forum Komunikasi (FK) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Provinsi Jawa Barat dan peserta KIM dari Kabupaten Kota se Jawa Barat .
Dalam Bimtek membahas perkembangan dunia diera globalisasi dan digital, saat ini semakin luar biasa, termasuk perkembangan teknologi dan informasi, dimana keterbukaan untuk memperoleh informasi merupakan kebutuhan yang sangat signifikan saat ini.
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jabar Dedi Dharmawan Mewakili sambutan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan dalam sambutannya, keterbukaan untuk memperoleh informasi ini lah yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010.
“Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 17 UU no 14 tahun 2008. hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju Clean Government dan Good Governance,” ucapnya.
Menurut Dedi, perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong munculnya perubahan dan pergeseran penggunaan media tradisional menjadi media berbasis digital, dimana ketersediaan infrastruktur dan akses layanan membuat pengguna media digital dapat melakukan aktivitas yang beragam sesuai kebutuhan.
“Ini didukung dengan perkembangan konten media digital di internet baik sebagai media informasi, e-commerce, social networking, dan lainnya yang terus berkembang, dan dapat diakses oleh siapa saja, anytime and anywhere” ucap Dedi, dalam acara Bimbingan Teknik Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
Dedi menyatakan, kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan KIM ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang bertujuan untuk membantu memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang bermanfaat bagi segala aspek pembangunan kepada Kelompok Informasi
“Masyarakat diharapkan dengan pemberdayaan ini, KIM di daerah, khususnya di Jawa Barat, dapat berperan sebagai penyampai informasi dan penyalur aspirasi masyarakat, sehingga dapat berdaya, mandiri dan mampu mengatasi permasalahan di lingkungannya,” katanya.
Dedi menambahkan, KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.
“Kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi dengan baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi terutama di wilayah blank spot area, menjadikan kesenjangan yang semakin lebar.
“KIM diharapkan menjadi sarana komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat langsung. KIM dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berparitipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tuturnya.
Dedi menjelaskan, ada beberapa fungsi dari KIM ini. yang pertama adalah sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, kedua sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat/anggota KIM dengan pemerintah, ketiga sebagai peningkatan media literacy dilingkungan anggota. keempat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi dan terakhir sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
“Di Jabar KIM telah dibentuk sejak bulan april 2018, dengan jumlah 23 forum komunikasi kim dari 27 kabupaten/kota, dengan jumlah kelompok informasi masyarakat yang terdata sebanyak 900 kelompok.
Dedi berharap, KIM bisa membantu Pemerintah untuk menyebarkan informasi yang memberdayakan, yakni informasi yang mengubah cara pandang masyarakat, antara lain informasi kebijakan pemerintah, berita tentang keberhasilan anak bangsa yang berprestasi dan informasi hal-hal unik dan baik yang berada di sekitar kita yang layak untuk disebarluaskan.
“KIM merupakan kepanjangtanganan pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi keberhasilan pembangunan kepada masyarakat,” pungkasnya.
