Seputarnews.com/Bandung, 28 Februari 2019 DPRD Provinsi Jawa Barat pertengahan Februari Tahun 2019 ini menggelar Kegiatan Reses I Masa Sidang Tahun 2019. Menjaring aspirasi dari masyarakat yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaan tersebut. Beberapa aspirasi pun ditampung oleh anggota DPRD Prov Jabar untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Seperti halnya anggota yang melaksanakan kegiatan di Dapil VIII (Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta) Anggota DPRD Prov Jabar yang melaksanakan reses di Dapil VIII adalah, Abdul Hadi Wijaya, Tien Sutini Bunyamin, Edeh L Puradiredja, Gina Fadlia Swara, Iis Turniasih, Toto Purwanto Sandi dan Saepudin Zukhri. Hasil aspirasi pada umumnya berfokus pada kepentingan masyarakat, diantaranya:
1. Abdul Hadi Wijaya
Bantuan stimulan untuk kewirausahaan menjadi aspirasi masyarakat di Desa Warung Jambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sehingga, tidak sedikit warga yang terjebak pada pusaran praktek bank keliling (rentenir-red) untuk membantu masalah keuangan warga yang berkedok koperasi.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Reses I 2019 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Abdul Hadi Wijaya (Ahad), M.Sc. Jasa keuangan yang berkedok koperasi itu dinilai merugikan masyarakat yang sudah meresahkan perekonomian warga. Karena itu, dirinya meminta ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
”Warga seolah-olah dihantui oleh keberadaan rentenir tersebut. Misalnya ada orang yang meminjam satu juta, hitungannya menjadi dipotong Rp 100 ribu untuk administrasi, kemudian pengembaliannya ditambah bunga membengkak hingga mencapai Rp 1,5 juta, Warga menyebutnya dengan sistem bank “emok” dan beroperasi ilegal,” ujar Ahad.
Selain itu, lanjut Ahad, aspirasi yang tidak kalah penting disampaikan warga mengenai pendidikan atau sekolah gratis. Harus ada upaya komunikasi dari gubernur Pemprov Jabar kepada kepala daerah kab. kota untuk memberdayakan kembali Biaya Operasional Sekolah (BOS-red) daerah dan prosedurnya dibuat mudah.
“Yang jelas gubernur dan Pemprov Jabar harus bisa memfasilitasi hal ini dengan mekanisme yang dipermudah,” kata Ahad.
Dirinya berharap, ditahun politik ini semua anggota dewan khususnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mengadvokasi kepentingan asyarakat dengan baik. Termasuk mengawal untuk mengatasi jalan yang memerlukan perbaikan, pembangunan mushola dan fasilitas umum lainnya.
“Dukungan masyarakat ini semata-mata mengharapkan hadirnya pemerintah dalam kepentingan masyarakat,” tandas Ahad.
2. Edeh L Puradiredja
Edeh L Puradiredja menyayangkan pemerintah desa di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang yang tidak mengakomodir pencari kerja putra daerah. Pasalnya, banyak di kawasan tersebut masih banyak pengangguran yang tidak terdata sebagai pencari kerja. Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan Reses I 2019 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Ini yang akan kita telusuri dalam kaitannya masalah pengangguran, sangat ironis tentunya banyak Dia menambahkan, untuk meminimalisasi masyarakat yang bergantung pada jasa keuangan ilegal atau yang dikenal Bank Emok (rentenir-red), untuk diakomodir melalui koperasi. Selain merugikan
masyarakat juga dalam peraturannya penggunaan jasa bank emok sudah dilarang peredarannya.
“Kan dari bupatinya sudah mengeluarkan larangan bank emok,” tandasnya.
3. Gina Fadlia Swara
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Gina Fadlia Swara mendorong Pemprov Jabar untuk mengatasi masalah pengangguran khususnya di wilayah Desa Curug, Kec. Klari, Kab. Karawang. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Reses I Masa Sidang Tahun 2019.
Menurut Gina, Pemprov Jabar harus segera mencari solusi agar masalah pengangguran dapat diatasi. “Memang masalah pengangguran ini menjadi peer besar bagi pemerintah daerah, harus ada tindakan nyata dalam penyelesaiannya,” ujar Gina.
Dia menambahkan, fasilitas lapang dan memiliki Sekolah Sepak bola untuk mengakomodasi pemuda dan anak-anak agar berkegiatan positif harus mendapakan perhatian serius dari pemerintah.
“Hanya saja masalahnya pada pengelolaan fasilitas lapang ini belum dikelola oleh desa,” katanya. Aspirasi yang selanjutnya, lanjut Gina,
bagaimana mengangkat perekonomian masayarakat khususnya kaum ibu-ibu agar dapat berpenghasilan. “Kalau untuk masyarakat yang masih produktif masih bisa dipekerjakan dikawasan industri. Kalau yang sudah tidak produktif disarankan untuk membuat usaha kreatif, misalnya dalam
makanan khas di daerah desa cicurug ini apa bisa dikembangkan,” tandasnya.
4. Iis Turniasih
Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan sarana penting bagi akses masyarakat. Karena itu, akses yang menghubungkan di wilayah Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan utama masyarakat sekitar. Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Reses I Tahun 2019 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iis Turniasih, Dapil VIII (Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Purwakarta).
Iis menyebutkan, salah satu fungsi kegiatan reses yakni menjaring aspirasi masyarakat yang membutuhkan tindakan nyata baik dari pemerintah setempat terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Salah satunya infrastruktur jalan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat didesa ini harus kita perjuangkan,” ujar Iis.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan, bukan hanya infrastruktur jalan yang diperjuangkan tetapi juga fasilitas umum lainnya seperti pembangunan mushola dan mesjid, tempat pembuangan sampah serta sarana MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk menjaga kebersihan masyarakat.
Reses III Tahun Sidang 2018 Dapil Karawang Purwakarta, Tien Sutini Bunyamin menyambangi Masyarakat Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta meminta perbaikan infrastruktur jalan desa dan fasilitas bak sampah. Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan. Mengingat Kabupaten Karawang secara geografis memiliki potensi untuk peternakan dan kawasan industri.
